Suara.com - Lembaga Charta Politika Indonesia merilis hasil survei preferensi politik masyarakat Jakarta menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur gubernur periode 2017-2022, Rabu (1/2/1017).
Hasil survei menyebutkan tingkat elektabilitas pasangan nomor dua Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat unggul, mencapai 36,8 persen. Pasangan nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni elektabilitasnya 25,9 persen, dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan - Sandiaga Uno mendapat 27,0 persen. Sementara 10,3 persen belum menentukan pilihan.
"Ada kenaikan elektabilitas yang cukup tajam pada pasangan Ahok-Djarot, lalu ada penurunan yang tajam pada elektabilitas pasangan Agus-Sylviana dan elektabilitas pasangan Anies-Sandiaga cenderung stagnan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam jumpa pers hasil survei bertajuk Peta Elektoral Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Jelang Pencoblosan di kantor Charta Politika Indonesia, Jalan Cisanggiri III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).
Yunarto kemudian membandingkan hasil survei sebelumnya, November 2016. Ketika itu, Agus-Sylviana berada posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 29,5 persen. Posisi kedua pasangan Ahok-Djarot yang mendapatkan 28,9 persen, dan pasangan Anies-Sandiaga 26, 7 persen.
Menurut hasil survei, kata Yunarto, pilkada Jakarta berpeluang berlangsung dalam dua putaran.
"Hal ini menunjukkan seandainya pilkada gubernur Jakarta dilaksanakan hari ini berpotensi terjadi dua putaran, karena perolehan elektabilitas masing-masing calon dibawah 50 persen plus satu," kata dia.
Survei dilakukan mulai tanggal 17 Januari sampai tanggal 24 Januari 2017 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Adapun jumlah responden sebanyak 767 responden dari 800 yang tersebar di lima wilayah kota administrasi yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error plus minus 3, 5 persen.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO