Pengacara Basuki Tjahaja Purnama, Urbanisasi [suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Pengacara terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), I Wayan Sidharta, laporan ke polisi yang dibuat para saksi pelapor kasus dugaan penodaan agama tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam persidangan. Keterangan mereka dinilai tidak jujur.
"Akibat pelapor dengan keterangan palsu, Pak Basuki sekarang duduk sebagai pesakitan. Bayangkan dengan keterangan palsu bisa bikin orang seorang gubernur duduk sebagai seorang terdakwa," kata Sidharta di Polda Metro Jaya, Kamis (2/2/2017) malam.
Sidharta mengatakan keterangan palsu yang disampaikan para pelapor bisa mengakibatkan preseden buruk untuk perkembangan hukum di Indonesia.
"Ini tradisi yang tidak baik. Ini preseden buruk bagi perkembangan hukum di negeri kita. Apalagi yang dijadikan terdakwa seorang gubernur," kata dia.
Semalam, pengacara Ahok datang ke Polda Metro untuk melaporkan Sekretaris Forum Umat Islam Bogor Willyuddin Abdul Rasyid Dhani. Willyuddin merupakan salah saksi pelapor Ahok yang dinilai merekayasa. Sebelum ini, tim pengacara Ahok sudah melaporkan dua saksi pelapor yaitu Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin dan Ketua DPD DKI Habib Muchsin Alatas.
"Semua yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, jika dia (Willyuddin) pelapor yang notabene tidak melihat kejadian lalu melapor. Willyuddin ini tempat kejadian salah. Waktu kejadian salah," kata dia.
Menurut Sidharta keterangan Willyuddin tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak bisa menjelaskan orang-orang yang ditunjuk sebagai saksi ketika membuat laporan di Polresta Bogor.
"Waktu melapor mengaku hanya membawa saksi dua orang padahal dia hadirkan empat orang. Bayangkan seorang gubernur duduk sebagai terdakwa dengan pelapor yang kualitas laporannya seperti itu," kata dia.
Dalam laporan yang diterima dengan nomor LP/583/11/2017/PMJ/Ditreskrimum, Willyuddin disangkakan melanggar Pasal 242 KUHP dan Pasal 220 KUHP dan Pasal 317 KUHP dan Pasal 318 KUHP.
"Akibat pelapor dengan keterangan palsu, Pak Basuki sekarang duduk sebagai pesakitan. Bayangkan dengan keterangan palsu bisa bikin orang seorang gubernur duduk sebagai seorang terdakwa," kata Sidharta di Polda Metro Jaya, Kamis (2/2/2017) malam.
Sidharta mengatakan keterangan palsu yang disampaikan para pelapor bisa mengakibatkan preseden buruk untuk perkembangan hukum di Indonesia.
"Ini tradisi yang tidak baik. Ini preseden buruk bagi perkembangan hukum di negeri kita. Apalagi yang dijadikan terdakwa seorang gubernur," kata dia.
Semalam, pengacara Ahok datang ke Polda Metro untuk melaporkan Sekretaris Forum Umat Islam Bogor Willyuddin Abdul Rasyid Dhani. Willyuddin merupakan salah saksi pelapor Ahok yang dinilai merekayasa. Sebelum ini, tim pengacara Ahok sudah melaporkan dua saksi pelapor yaitu Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin dan Ketua DPD DKI Habib Muchsin Alatas.
"Semua yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, jika dia (Willyuddin) pelapor yang notabene tidak melihat kejadian lalu melapor. Willyuddin ini tempat kejadian salah. Waktu kejadian salah," kata dia.
Menurut Sidharta keterangan Willyuddin tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak bisa menjelaskan orang-orang yang ditunjuk sebagai saksi ketika membuat laporan di Polresta Bogor.
"Waktu melapor mengaku hanya membawa saksi dua orang padahal dia hadirkan empat orang. Bayangkan seorang gubernur duduk sebagai terdakwa dengan pelapor yang kualitas laporannya seperti itu," kata dia.
Dalam laporan yang diterima dengan nomor LP/583/11/2017/PMJ/Ditreskrimum, Willyuddin disangkakan melanggar Pasal 242 KUHP dan Pasal 220 KUHP dan Pasal 317 KUHP dan Pasal 318 KUHP.
Komentar
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf