Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo meragukan ada penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini disampaikan Johan menjawab penyataan SBY yang merasa percakapannya melalui telpon dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin disadap.
"Yang perlu diklarifikasi itu benar tidak ada sadapan, jangan kemudian seolah-olah ada sadapan, lalu dipertanyakan terus (ke Presiden Jokowi)," kata Johan saat dikonfirmasi, Jumat (3/2/2017).
Sebelumnya dalam konfrensi pers di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (1/2) lalu SBY menyatakan bahwa 'bola' kini berada di tangan penegak hukum dan Presiden Jokowi untuk mengungkap masalah penyadapan tersebut. Menurut SBY yang berwenang dan yang bisa melakukan penyadapan adalah institusi negara, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Mengenai pernyataan SBY itu, Johan pun kembali membalikkan pertanyaan itu kepada pendiri partai Demokrat tersebut.
"Tanyakan ke Pak SBY, apa benar dia disadap? Kata siapa dia disadap? Tanya ke yang bicara, jangan lempar ke Presiden Jokowi," ujar dia.
Selain itu SBY juga meminta agar dugaan penyadapan terhadap dirinya diproses secara hukum. Ia meminta negara, dalam hal ini pemerintah turun tangan menangani persoalan tersebut.
"Tanyakan pada Pak SBY dulu siapa yang menyadap. Tahu dia disadap dari mana, jangan hanya kemungkinan. Setahu saya dipersidangan Ahok tidak ada disampaikan sadap menyadap," tutur dia.
Johan menambahkan, bahwa pemerintah tidak akan menangani keluhan SBY yang merasa disadap. Sebab hal itu bergulir di persidangan dugaan penodaan agama degan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia juga meminta kepada semua pihak agar tidak selalu mengait-ngaitkan permasalahan dan perkara Ahok dengan Jokowi.
"Jangan proses yang ada dipengadilan atau diluar pengadilan perkara Ahok yang tidak ada kaitannya dengan Presiden, kemudian dikait-kaitkan dengan Presiden. Jangan apa-apa terkait Ahok langsung ke Presiden. Presiden sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu," kata dia.
Baca Juga: BIN Tanggapi Tudingan SBY Soal Penyadapan
Johan juga menyatakan bahwa jika ada penyadapan terhadap SBY juga tidak dapat dibenarkan.
"Tapi kalau penyadapan itu benar terjadi, menurut saya tidak boleh. Tapi yang saya tahu di sidang itu tidak bicara sadap menyadap," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
Setara Institute Sebut Upaya Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Sengaja Dilakukan Pemerintah
-
20 Siswa SDN Meruya Selatan 01 Diduga Keracunan MBG di Hari ke-3, Puding Coklat Bau Gosong
-
Luncurkan Dana Abadi ITS, BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital
-
Dosen di Jambi Dibunuh Polisi: Pelaku Ditangkap, Bukti Kekerasan dan Dugaan Pemerkosaan Menguat
-
Nasib Charles Sitorus Terpidana Kasus Gula Tom Lembong usai Vonisnya Diperkuat di Tingkat Banding
-
Amnesty: Pencalonan Soeharto Pahlawan Cacat Prosedur dan Sarat Konflik Kepentingan!
-
Pemulihan Cikande: 558 Ton Material Radioaktif Berhasil Diangkut Satgas Cesium-137
-
Waspada Banjir Rob, BPBD DKI Peringatkan 11 Kelurahan di Pesisir Utara
-
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang & Mandiri Agen
-
KAI Siap Suplai Data dan Beri Kesaksian ke KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh