Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo meragukan ada penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini disampaikan Johan menjawab penyataan SBY yang merasa percakapannya melalui telpon dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin disadap.
"Yang perlu diklarifikasi itu benar tidak ada sadapan, jangan kemudian seolah-olah ada sadapan, lalu dipertanyakan terus (ke Presiden Jokowi)," kata Johan saat dikonfirmasi, Jumat (3/2/2017).
Sebelumnya dalam konfrensi pers di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (1/2) lalu SBY menyatakan bahwa 'bola' kini berada di tangan penegak hukum dan Presiden Jokowi untuk mengungkap masalah penyadapan tersebut. Menurut SBY yang berwenang dan yang bisa melakukan penyadapan adalah institusi negara, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Mengenai pernyataan SBY itu, Johan pun kembali membalikkan pertanyaan itu kepada pendiri partai Demokrat tersebut.
"Tanyakan ke Pak SBY, apa benar dia disadap? Kata siapa dia disadap? Tanya ke yang bicara, jangan lempar ke Presiden Jokowi," ujar dia.
Selain itu SBY juga meminta agar dugaan penyadapan terhadap dirinya diproses secara hukum. Ia meminta negara, dalam hal ini pemerintah turun tangan menangani persoalan tersebut.
"Tanyakan pada Pak SBY dulu siapa yang menyadap. Tahu dia disadap dari mana, jangan hanya kemungkinan. Setahu saya dipersidangan Ahok tidak ada disampaikan sadap menyadap," tutur dia.
Johan menambahkan, bahwa pemerintah tidak akan menangani keluhan SBY yang merasa disadap. Sebab hal itu bergulir di persidangan dugaan penodaan agama degan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia juga meminta kepada semua pihak agar tidak selalu mengait-ngaitkan permasalahan dan perkara Ahok dengan Jokowi.
"Jangan proses yang ada dipengadilan atau diluar pengadilan perkara Ahok yang tidak ada kaitannya dengan Presiden, kemudian dikait-kaitkan dengan Presiden. Jangan apa-apa terkait Ahok langsung ke Presiden. Presiden sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu," kata dia.
Baca Juga: BIN Tanggapi Tudingan SBY Soal Penyadapan
Johan juga menyatakan bahwa jika ada penyadapan terhadap SBY juga tidak dapat dibenarkan.
"Tapi kalau penyadapan itu benar terjadi, menurut saya tidak boleh. Tapi yang saya tahu di sidang itu tidak bicara sadap menyadap," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
Terkini
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
-
Dosen UI: Tantangan Literasi Bencana Ada pada Aksi, Bukan Sekadar Informasi
-
Geruduk Kementerian Diktisaintek, BEM SI Teriakan Tiga Dosa Perguruan Tinggi
-
Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Kampus Diminta Jadi Mitra Pemda Atasi Masalah Daerah
-
Ribka Haluk: Keselarasan Kebijakan Pusat - Daerah Kunci Sukses PSN Pantura Jawa
-
Telisik Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa Dinas PU Hingga Sopir Green SM
-
Kapal Perang AS Terjang Iran di Selat Hormuz dengan Dalih "Project Freedom"
-
Polisi Ciduk Pelaku Penusukan Terhadap Ibu di Pondok Aren Tangsel, Motif Masih Dalam Penyelidikan
-
Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video Ceramah JK