Suara.com - Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh memastikan bahwa informasi tentang warga pemilik KTP lebih dari satu yang beredar luas di media sosial adalah berita palsu alias hoax. Ia mengatakan bahwa KTP-KTP tersebut dipalsukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
"Saya pastikan itu bukan e-KTP ganda, tapi dipalsukan," kata Zudan yang juga Penjabat Gubernur Gorontalo, Minggu (5/2/2017).
Zudan menjelaskan, sesaat setelah dirinya menerima pesan melalui Whatsapp menyangkut laporan adanya satu orang yang memiliki 3 e-KTP dengan nama Sukarno, Saidi dan Mada, langsung membuka masing-masing NIK tersebut pada database Dukcapil.
"Ternyata NIK untuk ketiga nama itu benar tetapi fotonya berbeda. Saat itu juga saya nyatakan e-KTP itu palsu, karena sesuai data center kita, identitas dan foto pada KTP elektronik itu berbeda," jelasnya.
Terkait penggunaan e-KTP pada pemungutan suara Pilkada serentak yang akan berlangsung 15 Februari, Zudan mengungkapkan permasalahan yang harus diantisipasi penyelenggara Pilkada di TPS, yakni ketika orang yang menggunakan e-KTP datang pada satu jam terakhir proses pemungutan suara.
Dalam kondisi seperti ini petugas TPS harus lebih cermat, namun bila ada keraguan dengan e-KTP itu, petugas TPS harus segera melakukan validitas data dengan menghubungi dinas Dukcapil setempat.
"Langkahnya sangat mudah, segera hubungi SMS center atau Call center dinas Dukcapil setempat dengan menyebutkan 16 digit NIK atau difoto saja e-KTP itu," ujarnya.
Ia menambahkan dalam waktu tak lebih dari dua menit petugas TPS akan memperoleh konfirmasi dari petugas dinas Dukcapil yang bertugas, karena sangat mudah untuk mengecek keaslian e-KTP, begitu dimasukkan NIK di-searching dan langsung ketemu datanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Rapat Internal Tertunda, Komisi II DPR Ungkap Ternyata RUU Pemilu Belum Ada Naskah Akademik
-
KPK: Partai Politik Rentan Korupsi, Belum Ada Sistem Keuangan dan Kaderisasi Terintegrasi
-
UHC Pemda Palangka Raya Komitmen Bantu Terapi Tumbuh Kembang Anak: Terjamin JKN
-
Nutri-Level di Kemasan Makanan: Apa Saja yang Perlu Diketahui Sebelum Memilih?
-
Ray Rangkuti: Prabowo Subianto Berpotensi Jadi Presiden dengan Aktivis Paling Banyak Dipolisikan
-
Israel Tembak Mobil Pengangkut Air di Gaza, Kakak Beradik Tewas Mengenaskan
-
Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor
-
Operasi Serentak, Pemprov DKI Angkut 68 Ribu Ikan Sapu-Sapu dari Perairan Jakarta
-
Ancaman El Nino di Depan Mata, Pramono Siapkan Jurus Jaga Stok Beras hingga Daging
-
Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi Usai Sebut Pemerintah Berbohong soal Swasembada Pangan