Suara.com - Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh memastikan bahwa informasi tentang warga pemilik KTP lebih dari satu yang beredar luas di media sosial adalah berita palsu alias hoax. Ia mengatakan bahwa KTP-KTP tersebut dipalsukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
"Saya pastikan itu bukan e-KTP ganda, tapi dipalsukan," kata Zudan yang juga Penjabat Gubernur Gorontalo, Minggu (5/2/2017).
Zudan menjelaskan, sesaat setelah dirinya menerima pesan melalui Whatsapp menyangkut laporan adanya satu orang yang memiliki 3 e-KTP dengan nama Sukarno, Saidi dan Mada, langsung membuka masing-masing NIK tersebut pada database Dukcapil.
"Ternyata NIK untuk ketiga nama itu benar tetapi fotonya berbeda. Saat itu juga saya nyatakan e-KTP itu palsu, karena sesuai data center kita, identitas dan foto pada KTP elektronik itu berbeda," jelasnya.
Terkait penggunaan e-KTP pada pemungutan suara Pilkada serentak yang akan berlangsung 15 Februari, Zudan mengungkapkan permasalahan yang harus diantisipasi penyelenggara Pilkada di TPS, yakni ketika orang yang menggunakan e-KTP datang pada satu jam terakhir proses pemungutan suara.
Dalam kondisi seperti ini petugas TPS harus lebih cermat, namun bila ada keraguan dengan e-KTP itu, petugas TPS harus segera melakukan validitas data dengan menghubungi dinas Dukcapil setempat.
"Langkahnya sangat mudah, segera hubungi SMS center atau Call center dinas Dukcapil setempat dengan menyebutkan 16 digit NIK atau difoto saja e-KTP itu," ujarnya.
Ia menambahkan dalam waktu tak lebih dari dua menit petugas TPS akan memperoleh konfirmasi dari petugas dinas Dukcapil yang bertugas, karena sangat mudah untuk mengecek keaslian e-KTP, begitu dimasukkan NIK di-searching dan langsung ketemu datanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pakar Bongkar Biang Kerok Korupsi Pejabat: Pilkada Mahal Bikin Kepala Daerah Berutang Budi
-
Tak Ada Lagi Wacana Pilkada via DPRD
-
Usulan Pilkada Lewat DPRD Kandas? Golkar Respons Putusan MK
-
Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik
-
Putusan MK Soal Pilkada Langsung Dinilai Beri Kepastian Hukum, Ini Alasannya
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
- 5 Parfum Wanita Terbaik untuk Acara Malam, Wanginya Elegan dan Memikat
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Dompet Karyawan Alfamart Dicuri, Polisi Lampung Utara Temukan Fakta Tak Terduga Saat Tangkap Pelaku
-
Bobby Nasution Dorong Warisan Sejarah Nias Jadi Destinasi Wisata Dunia
-
Dominasi Toyota di Pasar Hybrid Indonesia Belum Terbendung Meski Digempur Kehadiran Produk China
-
Dicap Penakut karena Inggris Parkir Bus Lawan Argentina, Thomas Tuchel: Saya Tak Menyesal
-
Viral Anak Bakar Ayah Hidup-hidup di Medan, Pelaku Diamuk Massa
-
977 Burung Korban Penyelundupan Kembali ke Langit Gunung Rajabasa
-
Proyek LNG Masela Prioritaskan 30 Persen Lapangan Kerja untuk Warga Lokal
-
Kesenjangan Harga dan Gaji: Mengapa Makanan di Mal Makin Tak Terjangkau?
-
Kecelakaan Sibolangit Tewaskan 4 Orang, Sopir Truk Galon Air Jadi Tersangka
-
InJourney Ajak Masyarakat Ramaikan Pertamina Grand Prix of Indonesia, Tiket Diskon Sampai 30%