Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mempertanyakan maksud dari pendapat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa perkara dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan isu kebhinekaan, bukan isu SARA, juga bukan isu NKRI, dan belakangan terkesan dipolitisasi serta terjadi penggeseran dari isu aslinya.
"Yang menggeser siapa? Mesti tanya beliau. Siapa yang menggeser dan mempolitisasi isu itu? Yang pasti PDI Perjuangan tidak. Karena kami mendorong kebhinnekaan itu. Buat PDI Perjuangan kami memahami itu tentu ada tantangan-tantangan. Kalau ada yang mengatakan menggeser, justru kita bertanya siapa yang menggeser itu dan mempolitisasi itu," kata Andreas di DPR, Rabu (8/2/2017).
Pendapat Yudhoyono disampaikan dalam pidato di acara dies natalis Partai Demokrat ke 15 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.
Yudhoyono mengatakan di penghujung tahun 2016, bangsa ini kembali diuji. Dikatakan, situasi sosial dan politik memanas, dipicu oleh perkataan Ahok yang dinilai melakukan penistaan terhadap agama Islam.
"Dari isu yang sebenarnya cukup sederhana, akibat pengelolaan awal yang tidak tepat, akhirnya berkembang menjadi isu yang rumit dan sensitif," kata Yudhoyono.
"Saya tetap berpendapat bahwa kasus hukum saudara Basuki bukanlah isu kebhinnekaan, bukan isu SARA dan juga bukan isu NKRI. Namun, dalam perkembangannya seperti ada politisasi dan penggeseran dari isu aslinya. Akibatnya, hubungan antar identitas tertentu menjadi tegang. Masyarakat justru bercuriga, jangan-jangan ada pihak tertentu yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono berpendapat ketegangan sosial-politik yang terjadi sekarang harus segera diakhiri.
"Jangan justru dipelihara, apalagi dibesar-besarkan. Marilah kita petik hikmah dan pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut. Sebagai bangsa yang majemuk, marilah kita benar-benar pandai bertoleransi dan bertenggang rasa. Setelah itu, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Melangkah ke depan. Move on. Masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama di masa depan," kata dia.
Dia mengajak semua elemen masyarakat memetik hikmah dan pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut.
"Sebagai bangsa yang majemuk, marilah kita benar-benar pandai bertoleransi dan bertenggang rasa. Setelah itu, marilah kita lanjutkan perjalanan kita melangkah ke depan, move on, masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama di masa depan," tutur SBY.
Yudhoyono juga meminta semua elemen masyarakat menghormati proses penegakan hukum yang sedang dijalani Ahok, memberikan ruang kepada penegak hukum agar bisa memutuskan seadil-adilnya.
"Putusan apapun mesti kita hormati. Bebaskan segala intervensi dari pihak manapun," kata Yudhoyono.
Dia juga mengimbau agar pengerahan massa untuk menyikapi kasus Ahok tidak dilakukan lagi.
"Gerakan massa yang berhadap-hadapan bisa menimbulkan benturan fisik dan kekerasan yang tidak kita kehendaki. Dengan niat baik, saya ingin mengingatkan, janganlah dibiarkan terjadinya benturan horisontal di masyarakat kita," kata Yudhoyono.
Berita Terkait
-
Ustaz Abdul Somad Unggah Foto Bareng Jusuf Kalla, Singgung Soal 'Makar'
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Kasus Mens Rea: Pandji Pragiwaksono Temui Pelapor di Polda Metro Jaya, Ini Hasil Pertemuannya
-
4 Syarat Novel Bakmumin Agar Laporan ke Pandji Pragiwaksono Dicabut
-
Mediasi Dugaan Penistaan Agama Pandji Pragiwaksono, Novel Bamukmin Datangi Polda Metro Jaya
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel