Masjid Al Jihad, Gang BB, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017). [suara.com/Welly Hidayat'
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Jupan Royter mengatakan aparat sudah mencopot spanduk-spanduk dari lingkungan masjid untuk memboikot jenazah pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Oh banyak juga, alhamdulillah sudah banyak yang diturunin. Aku juga terima laporan sudah diturunin di Jakarta Selatan," kata Jupan kepada Suara.com, Rabu (1/3/2017).
Jupan belum mendapatkan laporan total spanduk bertuliskan "masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama."
"Banyak itu, banyak. relatiflah ya, karena banyak WA (WhatsApp) group itu, bisa ditanya ke Kasatpol PP wilayah. Banyak juga mantan camat, aku bilang lakukan pendekatan persuasif," kata dia
Satpol PP telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengurus rukun tetangga dan rukun warga untuk penertiban spanduk agar tak memicu kegaduhan.
"Saya mau menurunkan itu koordinasi dengan instansi, tokoh masyarakat. Saya bilang sama Ketua RT/RW mereka bisa membantu," kata dia.
Jupan menambahkan proses pencopotan spanduk berlangsung lancar.
"Kami ambil tindakan humanis dan persuasif, jangan sampai miss communication. Pendekatan terus, kami sadarkan. Kalau kami main turunin saja, itu bisa mengakibatkan ketersinggungan. Kami tahu kan siapa orang itu, kami sadarkan lewat pendekatan. Jadi dia sadar, masyarakat kita bangun komunikasi," katanya.
Pemasangan spanduk untuk memboikot jenazah pendukung Ahok muncul usai pilkada putaran pertama.
Meskipun kasus tersebut ramai di tataran masyarakat, polisi belum dapat bertindak karena menunggu tindakan pengawas pilkada, apakah itu menyangkut pelanggaran pemilu atau tindak pidana umum.
Beberapa tokoh angkat bicara terkait isu pemboikotan jenazah pendukung Ahok.
Guru besar sejarah dan peradaban Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menyayangkan adanya pemasangan spanduk tersebut. Dia menganggap kegiatan tersebut syarat kepentingan politik jelang Pilkada Jakarta putaran kedua.
Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menganggap jika kegiatan yang dikemas dengan sentimen agama sangat berbahaya. Hal itu disampaikan, menanggapi isu pemboikotan jenazah pendukung penista agama.
Pihak kepolisian sendiri juga mencurigai pemasangan tersebut berkaitan Pilkada DKI putaran. Untuk mengusutnya, polisi menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.
"Kami tunggu laporan dari panwaslu. Ini kan berkaitan dengan pilkada. Kan udah jelas dari dulu, aturannya begitu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisarsi Besar Radem Prabowo Argo Yuwono kepada Suara.com, Senin (27/2/2017).
Argo mengatakan untuk sekarang kasus tersebut masih merupakan kewenangan panwaslu.
"Seharusnya ada laporan panwas di lapangan. Kan ada (sentra) gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terkait dengan pilkada," kata dia.
Argo menambahkan setelah dilaporkan ke polisi, penyidik akan langsung menindaklanjutinya apakah masuk kategori pidana pemilu atau murni tindak pidana.
"Semuanya kan perlu kami teliti semuanya. Kalau memang (melanggar) UU Pilkada, kan sudah ada mekanisme sama aturannya," kata dia.
"Oh banyak juga, alhamdulillah sudah banyak yang diturunin. Aku juga terima laporan sudah diturunin di Jakarta Selatan," kata Jupan kepada Suara.com, Rabu (1/3/2017).
Jupan belum mendapatkan laporan total spanduk bertuliskan "masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama."
"Banyak itu, banyak. relatiflah ya, karena banyak WA (WhatsApp) group itu, bisa ditanya ke Kasatpol PP wilayah. Banyak juga mantan camat, aku bilang lakukan pendekatan persuasif," kata dia
Satpol PP telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengurus rukun tetangga dan rukun warga untuk penertiban spanduk agar tak memicu kegaduhan.
"Saya mau menurunkan itu koordinasi dengan instansi, tokoh masyarakat. Saya bilang sama Ketua RT/RW mereka bisa membantu," kata dia.
Jupan menambahkan proses pencopotan spanduk berlangsung lancar.
"Kami ambil tindakan humanis dan persuasif, jangan sampai miss communication. Pendekatan terus, kami sadarkan. Kalau kami main turunin saja, itu bisa mengakibatkan ketersinggungan. Kami tahu kan siapa orang itu, kami sadarkan lewat pendekatan. Jadi dia sadar, masyarakat kita bangun komunikasi," katanya.
Pemasangan spanduk untuk memboikot jenazah pendukung Ahok muncul usai pilkada putaran pertama.
Meskipun kasus tersebut ramai di tataran masyarakat, polisi belum dapat bertindak karena menunggu tindakan pengawas pilkada, apakah itu menyangkut pelanggaran pemilu atau tindak pidana umum.
Beberapa tokoh angkat bicara terkait isu pemboikotan jenazah pendukung Ahok.
Guru besar sejarah dan peradaban Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menyayangkan adanya pemasangan spanduk tersebut. Dia menganggap kegiatan tersebut syarat kepentingan politik jelang Pilkada Jakarta putaran kedua.
Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menganggap jika kegiatan yang dikemas dengan sentimen agama sangat berbahaya. Hal itu disampaikan, menanggapi isu pemboikotan jenazah pendukung penista agama.
Pihak kepolisian sendiri juga mencurigai pemasangan tersebut berkaitan Pilkada DKI putaran. Untuk mengusutnya, polisi menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.
"Kami tunggu laporan dari panwaslu. Ini kan berkaitan dengan pilkada. Kan udah jelas dari dulu, aturannya begitu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisarsi Besar Radem Prabowo Argo Yuwono kepada Suara.com, Senin (27/2/2017).
Argo mengatakan untuk sekarang kasus tersebut masih merupakan kewenangan panwaslu.
"Seharusnya ada laporan panwas di lapangan. Kan ada (sentra) gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terkait dengan pilkada," kata dia.
Argo menambahkan setelah dilaporkan ke polisi, penyidik akan langsung menindaklanjutinya apakah masuk kategori pidana pemilu atau murni tindak pidana.
"Semuanya kan perlu kami teliti semuanya. Kalau memang (melanggar) UU Pilkada, kan sudah ada mekanisme sama aturannya," kata dia.
Jupan mengatakan otak pelaku pemasangan spanduk tersebut sudah ketahuan.
Komentar
Berita Terkait
-
Otak Pemasang Spanduk Boikot Jenazah Pro Ahok Sudah Ketahuan
-
Lihat Ahok Salaman dengan Raja Salman, Ada yang Bilang Najis
-
Soal Gizi Buruk, Ahok: Kalau Nggak dari Luar Kota Pasti Kena TBC
-
Usai Ikut Jokowi Jemput Raja Salman, Ahok Mau Nonton Konser BCL
-
Ditanya Programnya Mirip Oke Oce, Ahok Berkelakar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang Jabodetabek, Cek Rinciannya di Sini
-
Siswa SD yang Bunuh Diri di NTT Diduga Sempat Dimintai Uang Sekolah, Komisi X DPR: Pelanggaran Hukum
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029
-
Tragis! 5 Fakta Kasus KDRT Suami Bakar Istri di Padang Lawas Utara, Korban Disiram 1,5 Liter Bensin
-
Wali Kota Semarang Dorong UMKM Lokal Naik Kelas Lewat Produk Craft
-
6 Fakta Penemuan Ribuan Potongan Uang di Bekasi: Dari Lahan Milik Warga hingga Penelusuran BI
-
Respons Cepat Kemensos, Bantuan dan Dapur Umum Disiapkan untuk Korban Bencana di Tegal
-
Untar Hormati Keputusan Keluarga Lexi Valleno Havlenda, Tegaskan Komitmen Penyelesaian