Masjid Al Jihad, Gang BB, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017). [suara.com/Welly Hidayat'
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Jupan Royter sudah mengetahui orang yang menggerakkan aksi pemasangan spanduk di masjid yang berisi boikot terhadap jenazah pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pasti dong, tapi kami nggak usah sebut," kata Jupan kepada Suara.com, Kamis (1/3/2017).
Jupan mengatakan petugas sudah melakukan langkah preventif agar peristiwa itu tidak memicu kegaduhan.
"Tapi, tetap kami kasih pendekatan. Dalam konteks ketertiban dan keamanan masyarakat, tidak membuat gaduh, masyarakat tetap tentram," katanya.
Jupan mengatakan petugas sudah mencopot spanduk-spanduk bertuliskan "masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama."
Jupan menambahkan langkah tegas dilakukan agar jangan memicu ketersinggungan antar warga yang memilih pandangan politik berbeda di pilkada Jakarta.
"Jadi gini, nggak bisa semua orang paksa suka sama kita. Tapi nggak boleh dong, gara-gara nggak suka, kita ribut, terus kita pecah. Kita nggak boleh gitu. Berbeda boleh saja, tapi perbedaan itu tidak membuat kita ribut," kata dia.
Ketika ditanyakan apakah ada sanksi pidana untuk orang yang memasang spanduk, Jupan menyerahkannya hal itu kepada kepolisian
"Kalau masalah pidana bukan Satpol PP, (tapi) kepolisian," kata dia.
Jupan mengatakan pencopotan spanduk juga berkoordinasi dengan polisi.
"Kami selalu berkoordinasi. Tapi pada prinsipnya, kita tidak tergantung sama orang. Terus nanti orang lain bilang ini ranahnya Satpol PP, ini bukan," katanya.
"Kalau bicara ketertiban semua aparat punya tanggungjawab yang sama. Makanya, saya bilang kepada teman-teman, semua aparat bertanggungjawab. Misal di Masjid atau di Gereja ada spanduk, terus bilang oh ini ranahnya satpol PP, itu semua elemen masyarakat, aparat, punya tanggungjawab yang sama," kata Jupan.
"Pasti dong, tapi kami nggak usah sebut," kata Jupan kepada Suara.com, Kamis (1/3/2017).
Jupan mengatakan petugas sudah melakukan langkah preventif agar peristiwa itu tidak memicu kegaduhan.
"Tapi, tetap kami kasih pendekatan. Dalam konteks ketertiban dan keamanan masyarakat, tidak membuat gaduh, masyarakat tetap tentram," katanya.
Jupan mengatakan petugas sudah mencopot spanduk-spanduk bertuliskan "masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama."
Jupan menambahkan langkah tegas dilakukan agar jangan memicu ketersinggungan antar warga yang memilih pandangan politik berbeda di pilkada Jakarta.
"Jadi gini, nggak bisa semua orang paksa suka sama kita. Tapi nggak boleh dong, gara-gara nggak suka, kita ribut, terus kita pecah. Kita nggak boleh gitu. Berbeda boleh saja, tapi perbedaan itu tidak membuat kita ribut," kata dia.
Ketika ditanyakan apakah ada sanksi pidana untuk orang yang memasang spanduk, Jupan menyerahkannya hal itu kepada kepolisian
"Kalau masalah pidana bukan Satpol PP, (tapi) kepolisian," kata dia.
Jupan mengatakan pencopotan spanduk juga berkoordinasi dengan polisi.
"Kami selalu berkoordinasi. Tapi pada prinsipnya, kita tidak tergantung sama orang. Terus nanti orang lain bilang ini ranahnya Satpol PP, ini bukan," katanya.
"Kalau bicara ketertiban semua aparat punya tanggungjawab yang sama. Makanya, saya bilang kepada teman-teman, semua aparat bertanggungjawab. Misal di Masjid atau di Gereja ada spanduk, terus bilang oh ini ranahnya satpol PP, itu semua elemen masyarakat, aparat, punya tanggungjawab yang sama," kata Jupan.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!