Suara.com - Partai pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bertemu di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).
Pertemuan, antara lain dihadiri oleh Ketua Umum PPP Djan Faridz, Sekretaris Jenderal PPP Dimyati Natakusumah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Sementara Partai Hanura dan Nasional Demokrat tidak mengirimkan perwakilan.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, mereka menyampaikan tentang bagaimana cara meyakinkan publik supaya memilih Ahok-Djarot di pilkada Jakarta putaran kedua.
Djan Faridz mengatakan kepemimpinan Ahok-Djarot selama ini bukan saja telah memberikan keuntungan bagi perekonomian Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Hal itu terbukti dari data indeks investor asing yang masuk ke Indonesia yang meningkat secara signifikan pada masa kampanye dan sebelum pilkada putaran pertama.
Namun, kata dia, peningkatan itu tidak bertahan setelah pilkada putaran pertama. Sebab, sebagian investor asing kecewa karena Ahok-Djarot tidak menang dalam satu putaran.
"Sejumlah analisis di pasar modal menyatakan investor kecewa karena sangat berharap pasangan Basuki - Djarot menang satu putaran," kata Djan.
Itu sebabnya, kata dia, PPP serta empat partai pengusung Ahok-Djarot bertekad untuk berjuang untuk memenangkan pilkada agar dapat mengembalikan investor dan menjadikan Jakarta sebagai barometer Ibu Kota Negara yang setara dengan kota-kota besar di negara lain.
"Kami berkumpul untuk meyakinkan masyarakat DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota teladan dan setara dengan kota lain. Kami juga ingin meyakinkan investor agar tidak terjadi capital inflow lagi," ujar Djan.
Idrus menambahkan memilih Ahok-Djarot merupakan pilihan paling rasional karena lebih besar manfaatnya.
"Golkar memandang perdebatan tentang ideologi sudah selesai. Dan sekarang ini Pancasila sebagai pedoman bersama. Karena itu, sikap Golkar tetap konsisten dan tidak berubah dan akan siap menghadapi tantangan," tutur Idrus.
Hasto menekankan agar tidak ada lagi aktor yang mengangkat isu SARA untuk menjatuhkan Ahok-Djarot lagi.
"Jangan mengambil resiko politik, yang menggunakan isu mengancam keutuhan bangsa," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat