Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta serius menyempurnakan daftar pemilih tetap agar hak memilih warga Jakarta tidak hilang pada pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang dijadwalkan pada 19 April 2017.
"Kami serius untuk menyempurnakan DPT putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 sehingga hak konstitusional warga Jakarta dapat difasilitasi," kata Ketua KPU Jakarta Sumarno di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (4/3/2017).
Dia menyadari pemutakhiran DPT masih ada persoalan di putaran pertama Pilkada Jakarta karena masih ada warga Jakarta belum masuk dalam DPT padahal telah memenuhi persyaratan untuk memilih.
Sumarno juga meminta dukungan kepada tiap pasangan calon dan tim pemenangan untuk menyampaikan kepada pendukungnya yang belum terdaftar untuk bisa didata oleh petugas dari KPU Jakarta.
"DPT putaran pertama menjadi basis data lalu ditambah daftar pemilih tambahan," ujarnya.
Selain itu Sumarno menjelaskan jumlah surat suara yang akan disiapkan KPU Jakarta menunggu hasil akhir pemutakhiran DPT terlebih dahulu.
Menurut dia, jumlah surat suara yang disiapkan, sesuai dengan DPT plus 2,5 persen dari jumlah DPT sebagai cadangan.
"Jumlah surat suara nanti setelah ditetapkan DPT karena masih kami susun," katanya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendukung rencana KPU Jakarta dalam pemutakhiran DPT karena sebagai upaya melindungi hak warga Jakarta untuk memilih.
Dia menjelaskan partainya sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi serta menggerakkan seluruh relawan karena hak memilih dilindungi konstitusi.
"Tiap warga negara yang memenuhi ketetapan untuk memilih yaitu memiliki KTP dan Kartu Keluarga bisa menggunakan hak pilih," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Sah! KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta Terpilih
-
Antar Surat Undangan Penetapan Pemenang Pilkada, KPUD Jakarta Sambangi Kediaman Pramono Anung
-
Sebut 1,4 Juta DPT di Jaktim Tak Terima Undangan Nyoblos Pilkada, Kubu RK-Suswono: Banyak Pemilih RIDO
-
Jumlah Golput dan Gerakan Coblos Semua di Jakarta Lebih Banyak dari Pemilih Pram-Rano, Bukti Rakyat Apatis?
-
Persija Jadi Alasan Jakmania Pilih Pram-Rano di Pilkada DKI? Ini Kata Pentolannya
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah