Petugas Sudin Tata Air membersihkan kulit kabel listrik yang menumpuk hingga menutup saluran air di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/3).
Polisi Selidiki Temuan Limbah Kabel di Gorong-gorong
Suara.com - Tumpukan sampah kulit kabel kembali ditemukan ketika petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) Pemprov DKI Jakarta membersihkan saluran air di kawasan Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2016) kemarin.
Pihak kepolisian mengaku akan turun melakukan penyelidikan untuk bisa mengindentifikasi limbah kulit kabel yang ditemukan di gorong-gorong.
"Nanti akan kami cek. Kalau cuma naruh di got itu tapi kami urut ke belakang lagi kabel apa itu, kabel dari mana. Perlu kita telusuri," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono ketika dihubungi, Senin (6/3/2017).
Menurut Argo, penelusuran itu juga untuk memastikan apakah temuan limbah kulit kabel itu ada dugaan unsur kesengajaaan pihak yang melakukan proyek pemasangan kabel di bawah saluran air.
"Tapi kita lihat nanti, apa ada unsur kesengajaan dari proyek apa gitu, kan gitu. Nanti kami telusuri," kata dia.
Namun, Argo mengaku pihaknya tidak bisa berandai-andai untuk menyimpulkan asal muasal kulit kabel tersebut. Sebab, kata dia, hingga kini belum ada laporan yang diterima soal sampah kulit kabel yang ditemukan petugas saat melakulan pembersihan sampah di gorong-gorong.
"Nanti saya cek dulu apakah sudah ada laporannya atau belum," kata dia.
Selain ditemukan kulit kabel, sampah yang berasal dari berbagai benda juga ditemukan petugas. Diantaranya yakni potongan pipa dan potongan kayu, kaleng cat hingga traffic cone.
Pada Maret 2016 lalu, temuan limbah kulit kabel juga terungkap saat petugas melakukan pembersihan gorong-gorong yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Saat itu, total sampah dari kulit kabel mencapai 25 ton.
Polisi pun kemudian turun tangan dan menangkap para pelaku pencurian kabel. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial STR (45), MRN (34), SWY (45), AP (28), RHM (43), dan AT (48). RHM dan AT merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2015. Kedua orang ini profesinya pemulung.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu sampai murka. Dia sampai curiga ada orang yang menyabotasi gorong-gorong agar Jakarta selalu kebanjiran.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal