Suara.com - Marzuki Alie mengklaim tidak mengetahui rapat-rapat atau pertemuan yang membahas mengenai proyek e-KTP saat menjadi Ketua DPR. Pimpinan DPR ketika pembahasan proyek e-KTP di Komisi II di bawahi oleh politikus partai Golkar, Priyo Budi Santoso.
"Saya tidak pernah tahu, buta, gelap. Karena komisi II di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR bidang Korkom, yaitu Pak Priyo Budi Santoso," kata Marzuki usai di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).
Marzuki menjelaskan dalam kongkalikong pengamanan sebuah proyek kementerian/lembaga agar berjalan mulus di parlemen tidak bisa langsung ke Ketua DPR. Menurutnya dalam kasus e-KTP ini tentu proses kongkalikong untuk mengamankan proyek tersebut melalui wakil ketua DPR.
"Nah kalau mau mengamankan, ya amankan dulu wakil ketua DPR dong, masa langsung minta amankan kepada ketua DPR. Misalnya minta pengamanan proyek supaya tidak gaduh, wakilnya (DPR) dulu dong, masa langsung lompat ke ketua DPR. Kenapa, karena saya tidak bersentuhan sama sekali, mengkoordinasikan saja tidak," terang dia.
Bahkan, lanjut Marzuki, dalam sidang Paripurna pun dirinya sering tidak hadir.
"Biasanya paripurna yang terkait anggaran dikerjakan, dihimpit bidang keuangan, yaitu Pak Taufik Kurniawan. Biasanya kami bagi tugas," ungkap dia.
Saat dikonfirmasi mengenai kongkalikong dalam pengamanan sebuah proyek pemerintah di DPR, Marzuki enggan menjelaskan lebih lanjut.
"Saya tidak tahu, yang jelas saya nggak pernah mengamankan proyek. Saya tidak pernah mengawal proyek terkait dengan kriminal (pidana korupsi). Saya nggak mau," tandas dia.
Diberitakan sebelumnya, nama Marzuki Alie disebut dalam surat dakwaan kasus e-KTP yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK, Irene Putri di sidang perdana pada Kamis kemarin. Dalam dakwaan itu, pemberian fee diserahkan oleh Andi Narogong, seorang pengusaha yang ditunjuk langsung sebagai perusahaan pemegang lelang dalam proyek e-KTP.
Baca Juga: Disebut Terima Uang Kasus e-KTP, Ganjar: Saya Santai Saja
Selain itu, dalam surat dakwaan, Irman maupun Sugiharto juga mengakui bahwa Marzuki Alie terlibat dan menerima uang sebesar Rp20 miliar.
Tag
Berita Terkait
-
Disebut Terima Uang Kasus e-KTP, Ganjar: Saya Santai Saja
-
E-KTP, Bareskrim Terima Laporan Marzuki Alie Soal Andi Narogong
-
Kader Golkar Terbanyak Disebut Didakwaan, Yorrys: Menyedihkan
-
Marzuki Alie Berang: Kenal Saja Nggak, Bentuk Mukanya Nggak Tahu
-
Terdakwa Skandal E-KTP Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya