Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menduga proses hukum terhadap kasus pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bermuatan kepentingan politik dan sebagai bagian dari upaya kriminalisasi.
"Saya kira itu masyarakat semakin jeli dan tahu bahwa ini adalah bagian dari upaya politik, saya rasa nggak bolehlah lakukan kriminalisasi, apalagi ini kasusnya sumir. Kasus tidak jelas, yang sudah lama dan tidak aktual, dicari-cari, diubek-ubek, nanti masyarakat akan jadi apatis terhadap hukum karena hukum dipermainkan dan jadi alat politik," kata Fadli di DPR, Kamis (16/3/2017).
Anies dilaporkan dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan pemakaian dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015. Kemudian, Sandiaga dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S. Soeryadjaya dalam kasus dugaan penggelapan ketika melakukan penjualan tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012. Sandiaga juga masuk daftar pemanggilan Polsek Tanah Abang sebagai saksi kasus atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Dini Indrawati pada 7 November 2013.
Menurut Fadli kasus Sandiaga merupakan kasus lama yang dimunculkan lagi. Fadli juga menilai kasus dugaan pencemaran baik dan fitnah yang ditangani Polsek Tanah Abang sebenarnya sudah dihentikan.
Terkait kasus Anies, menurut Fadli dia tidak memiliki kaitan dan dia bukan ketua panitia. Kasus tersebut terjadi ketika Anies masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Ini kan terlalu mengada-ada," ujar dia.
Fadli meminta polisi bersikap netral dalam menangani perkara.
"Menurut saya aparat hukum harus netral, polisi harus netral, polisi tidak boleh jadi timses, polisi adalah aparat negara jangan karena kedekatan pihak tertentu kemudian dia berpihak pada pihak tertentu. Kita akan catat itu. Pada waktunya itu akan jadi perhitungan juga bagi masyarakat," katanya.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
GeoDipa Dorong Budaya Transformasi Berkelanjutan: Perubahan Harus Dimulai dari Mindset
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik