Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump

Suara.com - Langkah berani Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace atau BoP, badan perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump, memicu gelombang diskusi panas di ruang publik.

Kebijakan ini dinilai sebagai manuver pragmatis di tengah dinamika geopolitik global. Namun, reaksi keras datang dari Partai Masyumi yang menegaskan, marwah konstitusi dan kedaulatan bangsa Indonesia tidak boleh digadaikan demi kepentingan ekonomi atau politik sesaat.

Partai Masyumi, secara resmi memberikan "syarat sangat ketat" atas keikutsertaan Indonesia di BoP.

Mereka mengingatkan bahwa keberpihakan pada Palestina bukan sekadar pilihan politik, melainkan amanah suci yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Amanah Konstitusi Bukan Komoditas Politik

Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Ahmad Yani, menyatakan sejarah panjang hubungan Indonesia dan Palestina tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, posisi Indonesia harus tetap tegak lurus pada mandat kemerdekaan.

"Hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar relasi diplomatik biasa, melainkan ikatan batin dan persaudaraan sejarah yang tak terhapuskan. Palestina adalah entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia bahkan sebelum proklamasi. Maka, mengupayakan kemerdekaan Palestina adalah mandat konstitusional bagi Presiden Prabowo, dan itu tertuang di dalam UUD 1945." tegas Ahmad Yani, Selasa (10/2/2026).

Ahmad Yani menambahkan, meskipun Masyumi menghormati keputusan Presiden sebagai kepala negara, kewaspadaan tinggi tetap diperlukan.

Ia menganggap struktur BoP memiliki potensi risiko yang besar terhadap penegakan hak asasi manusia di level internasional.

Baca Juga: Skandal Epstein Guncang Trump: Manuver Luar Negeri Diduga Pengalihan Isu

"Partai Masyumi menghormati keputusan presiden, namun memberikan syarat yang sangat ketat, karena keberadaan BoP sangat pragmatis dan berpotensi mengancam perlindungan HAM serta penegakan keadilan global," tambahnya.

Risiko Fiskal Rp17 Triliun dan Ancaman Kedaulatan

Kritik tajam juga datang dari Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, TB Massa Djafar. Ia menyoroti sisi politis dan beban fiskal yang harus ditanggung Indonesia.

Menjadi anggota tetap badan ad hoc ini, mengharuskan Indonesia menyetor iuran fantastis sebesar USD 1 Miliar atau setara Rp17 triliun.

Bagi Masyumi, angka tersebut sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi rakyat Palestina, bukan justru memperkuat posisi penjajah.

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace. Jika badan perdamaian itu terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Trump dan Zionis, dan tidak memberikan jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina yang berdaulat serta tidak menampung aspirasi rakyat Palestina, maka Presiden Indonesia harus berani mencabut keanggotaannya demi kehormatan bangsa," ujar TB Massa Djafar secara tajam.

Ia menekankan, Indonesia tidak boleh membiarkan perdamaian dibangun di atas ketidakadilan.

Menurutnya, kedaulatan Indonesia akan tercoreng jika terjebak dalam skema internasional yang justru melanggengkan penindasan.

Tuntutan Transparansi Dana untuk Rekonstruksi Gaza

Sekretaris Jenderal DPP Partai Masyumi, Samsuddin Dayan, menuntut adanya akuntabilitas penuh terkait aliran dana USD 1 Miliar tersebut.

Masyumi mendesak agar dana tersebut disalurkan melalui jalur yang murni kemanusiaan tanpa campur tangan aktor politik pro-penjajahan.

"Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa bantuan USD 1 Miliar itu untuk rekonstruksi Gaza, dan seharusnya dilakukan melalui jalur kemanusiaan yang murni, yaitu melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Badan ini langsung mewakili rakyat Palestina, tanpa ada intervensi politik dari pihak-pihak yang ingin melanggengkan penjajahan," kata Samsuddin Dayan.

Lebih lanjut, Samsuddin menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki exit strategy jika badan bentukan Trump tersebut tidak sejalan dengan prinsip bebas aktif Indonesia.

"Jika rekomendasi dan syarat kedaulatan ini tidak disepakati oleh Amerika Serikat dan Israel, maka Indonesia perlu mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan konstitusi," tegasnya.

5 Tuntutan Tegas Masyumi untuk Pemerintah RI

Sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, Partai Masyumi merumuskan lima poin tuntutan utama yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto:

1. Evaluasi Total: Masyumi meminta Presiden meninjau ulang keputusan bergabung dan berani mencabut keanggotaan jika BoP terbukti hanya menjadi alat kepentingan asing yang mengabaikan kemerdekaan Palestina.
2. Perkuat Aliansi Internasional: Pemerintah didesak untuk lebih memperkuat Gerakan Non-Blok, PBB, dan OKI sebagai wadah utama diplomasi, daripada bergantung pada badan ad hoc yang memiliki rekam jejak bias terhadap Israel.
3. Penyaluran Dana Tepat Sasaran: Menuntut agar dana USD 1 Miliar digunakan murni untuk rekonstruksi Gaza melalui NCGA tanpa intervensi politik.
4. Tolak Normalisasi: Masyumi menolak keras segala bentuk hubungan diplomatik dengan Israel selama kemerdekaan Palestina berdasarkan batas wilayah 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya belum terwujud.
5. Keadilan Hukum Global: Mendorong pemerintah untuk mendesak pengadilan kejahatan perang bagi pemimpin Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Masyumi menyatakan akan terus berdiri di garda depan untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak terjebak dalam pragmatisme yang mengorbankan nilai kemanusiaan.