Djarot Saiful Hidayat bersama warga Ciliwung, Jalan Kemuning, RT 11, RW 6, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan [Istimewa]
Tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni, menanggapi sindiran calon wakil gubernur nomor urut tiga Sandiaga Uno yang menganggap Djarot tidak mengerti duduk perkara kasusnya sehingga disayangkan kalau ikut-ikutan berkomentar. Kasus yang dimaksud yaitu Sandiaga dan rekan bisnisnya dilaporkan pengusaha ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan menggelapkan hasil penjualan sebidang tanah di Tangerang Selatan, Banten. Menurut Sandiaga kasus tersebut merupakan perseteruan dua orang super kaya.
"Tidak ada maksud Pak Djarot sok tahu urusan hukum Mas Sandi. Publik juga nggak ingin tahu apakah kasus ini urusan perseteruan dua, tiga atau bahkan 10 orang super kaya di sekitar Mas Sandi. Silakan jelaskan di kantor polisi," ujar Antoni melalui keterangan tertulis, Rabu (22/3/2017).
Antoni mengatakan Djarot hanya menyarankan agar proses hukum dihormati dan tidak menggunakan alasan padatnya jadwal kampanye untuk meminta pengusutan kasus ditunda sampai usai pilkada Jakarta putaran kedua.
"Dalam konteks ini Sandi bisa belajar dari Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang tidak pernah sekalipun mangkir dalam proses hukum bahkan pernah punya inisiatif untuk mendatangi kepolisian tanpa dipanggil," kata Antoni.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia justru menilai sikap Sandiaga menunjukkan kegugupan.
"Saran saya sebagai calon pemimpin mestinya Mas Sandi hadapi proses hukum dengan kepala tegak. Ada rumusan dari leluhur kita bahwa berani karena benar, takut karena salah. Kalau Mas Sandi merasa benar mestinya nggak perlu mangkir dari panggilan polisi," kata Antoni.
"Tidak perlu baperan (bawa perasaan) dengan saran Pak Djarot agar menghormati proses hukum. Kecuali memang ada sesuatu yang membuat beliau takut," Antoni menambahkan.
Seharusnya Sandiaga dimintai keterangan, Selasa (21/3/2017). Tapi, dia tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena jadwalnya berbenturan dengan agenda yang lain.
"Banyak warga yang ingin bertemu segala macam, apalagi besok (hari ini) kami juga ada acara di KPK, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Agenda terakhir, disebut tidak dapat dibatalkan. Maka itu adalah agenda yang tidak bisa di-cancel, tidak bisa dibatalkan. Maka dengan sangat menyesal, Bang Sandi besok tidak dapat menghadiri panggilan tersebut," kata pengacara Sandiaga, Yupen Hadi, di posko tim sukses, Cicurug, Menteng, Jakarta, Senin (20/3/2017) malam.
Tetapi, Yupen memastikan Sandiaga sangat menghormati proses hukum.
"Bang Sandi akan datang, terserah polisi mau panggil kapan, mudah-mudahan sih nggak usah dipanggil biar jelas gitu ya. Kalau bisa sih ditunda sampai setelah Pemilu saja, supaya tidak ada dugaan-dugaan ini bermuatan politik segala macam. Tapi kalaupun polisinya memaksakan kita akan hadapi, tapi untuk besok (hari ini) kita tidak bisa datang," kata dia.
Kasus tersebut merupakan laporan Fransiska Kumalawati Susilo yang mendapat kuasa dari pengusaha Djoni Hidayat.
Sandiaga dipanggil polisi sebagai terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan penjualan lahan di Jalan Curung Raya, Tangerang, Banten, pada 2012.
"Tidak ada maksud Pak Djarot sok tahu urusan hukum Mas Sandi. Publik juga nggak ingin tahu apakah kasus ini urusan perseteruan dua, tiga atau bahkan 10 orang super kaya di sekitar Mas Sandi. Silakan jelaskan di kantor polisi," ujar Antoni melalui keterangan tertulis, Rabu (22/3/2017).
Antoni mengatakan Djarot hanya menyarankan agar proses hukum dihormati dan tidak menggunakan alasan padatnya jadwal kampanye untuk meminta pengusutan kasus ditunda sampai usai pilkada Jakarta putaran kedua.
"Dalam konteks ini Sandi bisa belajar dari Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang tidak pernah sekalipun mangkir dalam proses hukum bahkan pernah punya inisiatif untuk mendatangi kepolisian tanpa dipanggil," kata Antoni.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia justru menilai sikap Sandiaga menunjukkan kegugupan.
"Saran saya sebagai calon pemimpin mestinya Mas Sandi hadapi proses hukum dengan kepala tegak. Ada rumusan dari leluhur kita bahwa berani karena benar, takut karena salah. Kalau Mas Sandi merasa benar mestinya nggak perlu mangkir dari panggilan polisi," kata Antoni.
"Tidak perlu baperan (bawa perasaan) dengan saran Pak Djarot agar menghormati proses hukum. Kecuali memang ada sesuatu yang membuat beliau takut," Antoni menambahkan.
Seharusnya Sandiaga dimintai keterangan, Selasa (21/3/2017). Tapi, dia tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena jadwalnya berbenturan dengan agenda yang lain.
"Banyak warga yang ingin bertemu segala macam, apalagi besok (hari ini) kami juga ada acara di KPK, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Agenda terakhir, disebut tidak dapat dibatalkan. Maka itu adalah agenda yang tidak bisa di-cancel, tidak bisa dibatalkan. Maka dengan sangat menyesal, Bang Sandi besok tidak dapat menghadiri panggilan tersebut," kata pengacara Sandiaga, Yupen Hadi, di posko tim sukses, Cicurug, Menteng, Jakarta, Senin (20/3/2017) malam.
Tetapi, Yupen memastikan Sandiaga sangat menghormati proses hukum.
"Bang Sandi akan datang, terserah polisi mau panggil kapan, mudah-mudahan sih nggak usah dipanggil biar jelas gitu ya. Kalau bisa sih ditunda sampai setelah Pemilu saja, supaya tidak ada dugaan-dugaan ini bermuatan politik segala macam. Tapi kalaupun polisinya memaksakan kita akan hadapi, tapi untuk besok (hari ini) kita tidak bisa datang," kata dia.
Kasus tersebut merupakan laporan Fransiska Kumalawati Susilo yang mendapat kuasa dari pengusaha Djoni Hidayat.
Sandiaga dipanggil polisi sebagai terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan penjualan lahan di Jalan Curung Raya, Tangerang, Banten, pada 2012.
Komentar
Berita Terkait
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
-
Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah