Suara.com - Selain meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mencabut berkas acara pemeriksaan di tengah persidangan, mantan anggota Komisi II dari Fraksi Hanura DPR Miryam S. Haryani juga menangis di persidangan, Kamis (23/3/2017). Miryam merupakan saksi untuk dua terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, dalam kasus dugaan suap proyek pembuatan e-KTP.
"Tolong saudara berhenti menangis dulu, biar keterangannya jelas," kata hakim anggota I Frangki Tambuwun di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017).
Awalnya, proses persidangan berlangsung lancar. Ketua majelis hakim John Halasan Butarbutar menanyakan kepada Miryam mengenai biodata pribadi dan tugasnya ketika masih menjadi anggota Komisi II yang merangkap anggota badan anggaran.
John kemudian menelisik awal mula proyek e-KTP muncul hingga diproses di Komisi II.
Miryam yang juga ketua umum organisasi Srikandi Hanura kemudian keberatan ketika hakim menanyakan hubungannya dengan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong yang merupakan pemegang proyek. Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan di sidang perdana, pekan lalu, Andi disebut sebagai orang yang memberikan uang kepada sejumlah anggota dewan.
Miryam juga ditanyakan apakah pernah menerima uang imbalan menggolkan proyek e-KTP.
Lebih jauh, Frangki menanyakan tentang proses pemeriksaan di KPK.
"Apakah saudara diancam waktu pemeriksaan," kata Frangki.
"Betul sekali pak, saya diancam sama penyidik. Itu yang terjadi pak. Saya diancam. Diancam sama penyidik tiga orang," kata Miryam sambil menangis terisak-isak.
Isakan tangis Miryam yang sekarang menjadi anggota Komisi V semakin lama semakin keras. Terutama ketika dia mengungkapkan penyidik yang menurutnya menekan.
"Jadi waktu saya dipanggil ada tiga orang penyidik. Seingat saya yang satu namanya Novel (Baswedan), yang satu lupa, yang satunya lagi seingat saya Damanik. Waktu saya baru duduk, dia langsung ngomong begini, ibu tahun 2010 mestinya sudah saya tangkap. Terus saya ditekan-tekan lagi," kata Miryam.
Karena menangis, suaranya menjadi tidak jelas. Hakim Frangki pun menyuruhnya untuk berhenti menangis.
Setelah itu, hakim menanyakan alasan penyidik melakukan hal tersebut.
"Saya tidak tahu pak. Saya ditekan terus, saya tertekan sekali waktu disidik," kata Miryam.
Karena sering menjawab tidak pernah dan tidak tahu, hakim pun meminta Miryam jujur karena sudah disumpah.
Tag
Berita Terkait
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka