Suara.com - Mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Hanura Miryam S. Haryani tidak datang ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP, Senin (27/3/2017). Tadinya, mantan anggota Komisi II tersebut akan dikonfrontir dengan penyidik KPK karena sebelumnya mengaku ditekan saat pemeriksaan.
Miryam tidak memenuhi panggilan jaksa KPK dengan alasan sakit. Tapi, ketidakhadiran saksi penting untuk mengungkap kasus dugaan suap e-KTP ini menjadi tanda tanya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dadang Rusdiana tidak tahu sakit apa yang mendadak diderita Miryam.
"Saya sungguh tidak tahu sakit apa. Karena hari inipun di rapat terbatas DPP beliau tidak hadir, jadi benar bisa jadi sakit. Tapi saya tidak tahu pasti. Karena saya pun sedang rapat DPP terbatas. Dan benar beliau pun tidak hadir," kata Dadang kepada Suara.com, Senin (27/3/2017).
Dadang mengungkapkan Miryam juga tidak memberitahu ke DPP Partai Hanura, padahal hari ini ada persiapan rapat verifikasi partai politik.
"(Ada keterangan izin sakit?) Ya kalau rapat DPP kan tidak pakai surat dokter," kata dia.
Pada pemeriksaan yang pertama di pengadilan, Kamis (23/3/2017) lalu, Miryam membantah semua keterangan yang pernah disampaikan ke penyidik KPK. Miryam mengaku ditekan penyidik sehingga terpaksa membuat kesaksian palsu dalam berita acara pemeriksaan. Miryam pun mencabut kesaksiannya.
Agenda sidang hari ini ialah mengonfrontir Miryam dengan tiga penyidik KPK yang disebutnya menekan. Ketiga penyidik yaitu Novel Baswedan, Susanto, dan Ambarita Damanik
Miryam membantah pernah menerima pembagian uang Rp5,9 triliun. Dia juga mengaku tidak mengenal Andi Agustinus atau Andi Narogong.
Sementara dalam dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Miryam disebut sebagai peminta dan penerima uang yang diberikan Irman. Dia juga disebut diminta oleh pimpinan komisi dua untuk menjadi perantara pihak ketiga dengan pimpinan.
Berita Terkait
-
Praperadilan Paulus Tannos dalam Kasus E-KTP Ditolak Hakim, Ini Alasannya
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang
-
Tebus Kekecewaan Insiden LCC MPR, Josepha Siswi SMAN 1 Pontianak Dapat Beasiswa Kuliah ke China
-
Wamen PANRB Dorong Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Program Sekolah Rakyat
-
PRT Benhil Tewas Usai Lompat dari Lantai 4, Tim Advokasi Ajukan 6 Tuntutan ke Polisi
-
Divonis 4 Tahun Bui, Korupsi Pendidikan di Masa Pandemi Perberat Hukuman Ibam
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
BGN Sebut MBG Gerakkan Ekonomi Hingga Rp16,8 Miliar per Hari di Kalbar