Suara.com - Ketua Umum MUI yang juga Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Ma'ruf Amin ikut menanggapi maraknya spanduk berisi ajakan untuk tidak menyalatkan jenazah warga Jakarta pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat. Ma'ruf mengatakan berdasarkan ajaran Islam, menyalatkan jenazah hukumnya fardhu kifayah.
"Kalau menurut ajaran Islam kan menyalatkan jenazah itu fardhu kifayah, jadi kalau sudah ada yang menyalatkan yang lain sudah bebas," ujar Ma'ruf di acara penutupan rapimnas Muslimat NU, Crowne Plaza Hotel, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Spanduk propaganda tersebut marak baru menjelang pilkada Jakarta putaran kedua yang diikuti pasangan Ahok-Djarot dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Ma'ruf menekankan menyalatkan jenazah merupakan hak masing-masing umat.
"Kalau ada orang tidak mau menyalatkan, haknya dia untuk dia tidak menyalatkan, tapi bahwa jenazah itu harus disalatkan, itu fardhu kifayah," kata dia.
Ketika ditanya apa hukumnya jika dalam suatu daerah tidak ada muslim yang mau menyalatkan jenazah, Ma'ruf menegaskan itu dosa.
"Dosa semua, kalau nggak ada yang salatkan dosa semua. Harus ada yang menyalatkan," kata Ma'ruf.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
6 Kontroversi Lina Mukherjee, Dari Makan Babi Hingga Hamil di Luar Nikah!
-
Massa Yayasan Kesatria Keris Bali Geruduk DPRD Bali Soal Penistaan Agama di Kelab Atlas
-
Lina Mukherjee Bongkar Dugaan Suap Oknum Pengadilan Palembang Demi Vonis Ringan
-
Seorang Penyanyi Iran Dijatuhi Hukuman Mati atas Tuduhan Menghina Nabi Muhammad
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu