- Pemuda Katolik menanggapi klarifikasi Jusuf Kalla pada 18 dan 21 April 2026 terkait dugaan penistaan agama di UGM.
- Organisasi tersebut menilai konferensi pers JK berpotensi memperluas polemik dengan menyeret nama tokoh nasional ke ruang publik.
- Pemuda Katolik meminta semua pihak menghormati proses hukum dan menahan diri agar suasana tetap kondusif bagi masyarakat.
Suara.com - Pemuda Katolik menanggapi dua konferensi pers yang disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla pada 18 dan 21 April 2026.
Klarifikasi tersebut dilakukan terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebelumnya memicu polemik di ruang publik.
Ketua Bidang Hukum Pemuda Katolik, FX Sintua Widhiatmoko, menegaskan pihaknya tetap menghormati kontribusi Jusuf Kalla dalam berbagai upaya perdamaian nasional.
Namun ia menilai, respons yang disampaikan seharusnya lebih terukur dan tidak memperpanjang kegaduhan.
“Kami sangat menghormati kontribusi beliau dalam penyelesaian konflik di Poso dan Ambon. Namun sebagai tokoh bangsa, diharapkan dapat bersikap arif. Klarifikasi Pak JK harus efektif dan efisien, tidak perlu berulang kali konferensi pers,” ujar FX Sintua, Selasa (21/4/2026).
Ia juga menyoroti pernyataan dalam konferensi pers yang dinilai menyeret sejumlah nama tokoh nasional lain, termasuk mantan presiden.
Menurutnya, hal tersebut justru berpotensi memperluas polemik di ruang publik.
Dalam konferensi pers sebelumnya, Jusuf Kalla disebut menyinggung peran sejumlah tokoh dalam penyelesaian konflik masa lalu. Hal itu kemudian menjadi sorotan karena dinilai membuka ruang perdebatan baru.
Pemuda Katolik menegaskan bahwa laporan yang mereka ajukan bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan merupakan mekanisme hukum yang sah.
Laporan tersebut, kata mereka, berangkat dari dinamika di media sosial terkait isi ceramah di UGM yang memicu beragam interpretasi.
Baca Juga: Gibran soal Pernyataan Peran Jusuf Kalla di Karier Jokowi: Beliau Teladan Kita Semua
“Ini bagian dari proses hukum. Lebih baik semua pihak menahan diri dan tidak membangun opini berlebihan sebelum ada kejelasan hukum,” kata FX Sintua.
Ia juga menilai terdapat perbedaan pandangan terkait isi ceramah yang disampaikan.
Menurutnya, ada saksi sejarah yang memiliki versi berbeda atas peristiwa yang disampaikan dalam ceramah tersebut.
Lebih lanjut, FX Sintua menyayangkan jika konferensi pers justru melibatkan banyak pihak di luar substansi persoalan.
Ia menilai hal itu membuat fokus isu menjadi melebar.
Pemuda Katolik berharap seluruh pihak dapat menjaga ruang publik tetap kondusif dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada jalur hukum.
Mereka juga membuka ruang bagi klarifikasi lanjutan yang lebih ringkas dan tidak memicu polemik baru.
Berita Terkait
-
Gibran soal Pernyataan Peran Jusuf Kalla di Karier Jokowi: Beliau Teladan Kita Semua
-
Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama
-
JK Meledak di Tengah Polemik Ijazah Jokowi dan Laporan Polisi, Apa yang Sedang Terjadi?
-
Usut Kasus Penghasutan Ade Armando dan Abu Janda! Polisi Mulai Verifikasi Bukti Potongan Ceramah JK
-
Dipolisikan Bareng Abu Janda, Ade Armando Bongkar Fakta Sebenarnya di Balik Video Viral Ceramah JK!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan