- KAHMI menyoroti dugaan penistaan agama terhadap Jusuf Kalla di Jakarta pada Senin, 27 April 2026.
- Doli menilai kasus hukum tersebut telah berubah menjadi komoditas politik yang mengancam stabilitas dan persatuan nasional Indonesia.
- Tokoh lintas agama tidak merasa dihina sehingga KAHMI mendesak pelapor mencabut laporan demi menjaga harmoni antarumat beragama.
Suara.com - Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Ahmad Doli Kurnia, menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Jusuf Kalla (JK).
Ia menduga kuat persoalan ini telah bergeser dari koridor hukum murni menjadi "mainan politik" yang berisiko merusak persatuan dan stabilitas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli usai menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran pengurus KAHMI di kediaman JK, kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Doli secara terbuka meminta para pelapor untuk mempertimbangkan kembali langkah hukum mereka.
"Saya khawatir ini sudah masuk ke ranah politik. Nah kalau ranah politik nanti makin bahaya ini. Dan kemudian nanti kalau saling lapor kan bahaya," ujar Doli.
Menurut Doli jika laporan terhadap JK terus dilanjutkan, hal itu berpotensi memicu reaksi balasan dari kelompok masyarakat lain.
Fenomena "saling lapor" ini dinilai akan memperkeruh suasana dan menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan.
"Bukan tidak mungkin juga loh nanti kalau temen-temen itu tidak segera mencabut, ada kelompok masyarakat yang lain yang juga merasa apa namanya ini sudah masuk ranah politik, ya ikut terlibat main politik, main lapor lagi, wah ini panjang urusannya," katanya.
Kekhawatiran Doli didasari oleh fakta bahwa tokoh-tokoh agama yang dianggap menjadi objek dari isi ceramah JK justru tidak merasa dihina.
Baca Juga: Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
Ia menyebut pimpinan gereja, termasuk Ephorus HKBP, telah menyatakan tidak ada unsur penistaan dalam ucapan mantan Wapres tersebut.
Atas dasar testimoni para tokoh lintas agama, KAHMI mendesak agar kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap hukum yang lebih jauh.
Doli menekankan bahwa menjaga harmoni antarumat beragama jauh lebih penting daripada memaksakan agenda politik di balik isu sensitif.
"Kalau memang sudah ada buktinya dan sudah ada testimoni pernyataan dari tokoh-tokoh agama Kristen, Katolik itu bukan penistaan agama, ya sebaiknya nggak usah diteruskan lah ya demi persatuan bangsa," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Impunitas Menguat! Vonis Ringan TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Adalah 'Mock Trial' yang Zalim
-
Herman Khaeron Apresiasi KWP Berbagi, Dorong Peningkatan Kegiatan Sosial di DPR RI
-
Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar