Suara.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Uno dapat memahami kenapa calon gubernur nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik program Kartu Jakarta Pintar Plus yang ditawarkan Sandiaga dan pasangan, Anies Baswedan, di acara debat yang diselenggarakan program Mata Najwa, Metro TV, Senin (27/3/2017) malam. Sebagai kandidat yang sedang berupaya menarik dukungan publik, katanya, wajar menyampaikan komentar untuk menjatuhkan program lawan politik.
"Tentunya sah, karena beliau dalam posisi coba menggaet masyarakat. Pasti dia berkomentar menjatuhkan program. Nggak apa-apa," kata Sandiaga di Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (29/3/2017).
Tapi, Sandiaga tetap yakin program KJP Plus yang dia tawarkan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Selama kampanye, Sandiaga menangkap banyak warga yang berharap fasilitas tersebut.
"KJP Plus bisa memberi kesempatan untuk diambil tunai, bagi keluarga tidak mampu. Berpihak pada rakyat kecil, juga untuk pesantren dan madrasah yang selama ini tidak menerima KJP. Bisa dipakai sampai kuliah. Ini kelebihan KJP Plus," tutur Sandiaga.
Di tengah acara debat, Ahok mengatakan fasilitas KJP Plus dapat merusak mental warga, khususnya anak-anak. Pasalnya, fasilitas tersebut dapat ditarik secara tunai.
Ahok kemudian membandingkan dengan program pemerintahannya. Fasilitas KJP yang diberikan pemerintah tidak dapat ditarik secara tunai agar jangan sampai disalahgunakan.
Ahok mengkritik KJP Plus yang juga diperuntukkan bagi anak yang sudah putus sekolah. Jika anak putus sekolah mendapat fasilitas tersebut, motivasi mereka untuk kembali bersekolah tidak akan muncul karena dimanjakan dengan bantuan sosial.
Selain itu, Ahok juga mengkritik KJP Plus dapat diambil tunai. Menurut dia hal ini bisa diselewengkan untuk membei kebutuhan di luar pendidikan.
"Kalau tidak sekolah saja saya dapat bantuan, ya mending nggak usahlah sekolah. Ini merusak mental anak kita. Kalau kami tetap konsisten, kalau mau dapat KJP ya kamu harus sekolah. Kami akan bantu," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Roasting Ayah Sendiri, Nicholas Sean Anak Ahok Viral Jualan 'Broken Home Cookies'
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan