Suara.com - Kepala Bagian Konvensi Internasional Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Komisaris Besar Napoleon Bonaparte menyebutkan sembilan kode kasus yang biasa dipakai kepolisian. Kode ini, katanya, juga dipakai The International Police Organization (interpol) yang membawahi 190 negara.
Pertama, blue notice. Kode ini dipakai kepolisian untuk mengumpulkan informasi, identitas, atau kegiatan ilegal terkait tindak pidana.
"Kedua, red notice. Kode tersebut untuk seseorang tersangka atau terpidana untuk diekstradisi," kata Napoleon di gedung Transnational Crime Center, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017).
Ketiga, green notice. Kode ini untuk peringatan kepada interpol agar mengawasi seseorang yang masuk ke negaranya.
"Kode itu untuk peringatan kemungkinan seseorang itu akan melakukan kejahatan serupa di negara yang didatangi," ujar Napoleon
Keempat, yellow notice. Kode ini ditujukan kepada kepolisian untuk memberitahu adanya anak hilang atau hilang ingatan.
"Kelima, black notice, untuk mengidentifikasi mayat seseorang yang tidak diketahui identitasnya," kata Napoleon.
Keenam, purple notice. Kode ini memberitahukan kepada polisi tentang modus operandi tindak pidana yang baru teridentifikasi.
Ketujuh, orange notice. Kode ini untuk peringatan kepada anggota interpol bahwa seseorang terindetifikasi memiliki paket bom, senjata rahasia, dan benda berbahaya.
" Silver notice, yang memberitahukan bahwa suatu pelaku kejahatan memiliki aset sehingga diharapkan kepolisian setempat membantu pelacakan dan pemulihan aset dari hasil tindak pidana pencucian uang," ujar Napoleon.
Kesembilan, UN special notice. Kode ini untuk menunjukkan adanya seseorang yang terlibat dalam tindakan pidana terorisme.
"Ini untuk mengindentifikasi jaringan terorisme khususnya Al Qaeda dan Taliban," kata Napoleon.
Tag
Berita Terkait
-
Viral TNI Ikut Hadang Massa Mahasiswa saat Demo di Bundaran HI, Kapuspen: Atas Permintaan Polri
-
Massa Demo Mahasiswa dan Ojol Bersatu Lawan Barikade TNI-Polri Menuju Bundaran HI
-
Ternyata Kita Salah, 19 Juta Lapangan Pekerjaan Itu untuk TNI dan Polisi
-
Kasus Tambang Ilegal dan TPPU, Bareskrim Polri Sita Pabrik Pemurnian Emas PT SJU di Sidoarjo
-
Soal Begal Takut Tentara, DPR Ingatkan Proses Pidana Tetap di Tangan Polisi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!