Suara.com - Ketua tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Prasetio Edi Marsudi menganggap wajar pemberian honor untuk Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti. Sebab, keduanya diundang pada acara internal tim sukses calon petahana di Hotel Novotel sebagai narasumber beberapa waktu lalu.
"Biasanya kalau jadi narasumber itukan dapat, gue jadi narasumber di mana gitu, gue dapet honor juga, terima," ujar Prasetio di kantor DPP Banteng Muda Indonesia, jalan Cianjur, nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).
Keduanya diundang untuk menjelaskan berbagai aturan yang harus dipatuhi pasangan calon di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Penjelasan itu diperlukan agar pasangan Ahok-Djarot tak melanggar aturan.
"Kalau kita mau minta masukan ke mereka kan terbuka, ya kan?" kata Prasetio.
Meski begitu, Prasetio tak tahu kasus ini sampai ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sumarno dan Mimah dilaporkan dengan dugaan pelanggaran kode etik sebagi penyelenggara pemilu.
"Tapi kalau masalah sampai kayak gini, saya nggak ngerti. Tapi kalau honor itu nggak ada masalah, emang dia (Sumarno dan Mimah) jadi narasumber kita kok," kata dia.
Menurut Prasetio pemberian honor pada komisoner KPU dan Bawaslu wajar karena mereka diundang untuk menjadi pembicara. Saat ditanya besaran honor yang diberikan keduanya, Prasetio mengaku tak tahu.
"Wajarlah (pemberian honor) emang ada payung hukumnya juga kok. Besaranya nggak tahu gue," kata Prasetio.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini selanjutnya mengungkit masalah yang dihadapi pasangan Ahok-Djarot di putaran pertama pilkada Jakarta. Diketahui, Ahok dan Djarot beberapa kali dihadang oleh sejumlah orang saat kampanye.
Baca Juga: Ini Pengalihan Lalu Lintas Selama Demo Anti Ahok 313
"Pas putaran pertamakan kita banyak sekali permasalahan di lapangan, Pak Ahok dan Pak Djarot turun dicegat. Tapi alhamdulillah analisa saya 32 persen - 34 persen, ternyata masyarakat Jakarta cerdas bisa 42 persen. Saya terkejut," kata dia.
Sebelumnya, Sumarno dan Mimah mengakui menerima honor saat menghadiri rapat internal tim pemenangan pasangan Ahok-Djarot. Honor tersebut diterima sekitar Rp3 juta sebagai pembicara acara.
"Selama ini belum ada aturan yang jelas dan besarnya yang diterima juga masih sangat-sangat wajar. Kan ada standar, namanya SBU itu masih sangat wajar kecuali saya nerima Rp50 juta atau Rp100 juta," ujar Sumarno usai sidang kode etik penyelenggara pemilu di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check