Suara.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto, berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dapat mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Bypass- Bandara Minangkabau-PelabuhanTeluk Bayur. Saat ini progress penanganan jalan sepanjang 27 kilometer tersebut sudah mencapai 91,95 persen.
“Seperti lokasi-lokasi lainnya di Sumbar, proses pembebasan lahan di kawasan ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kebanyakan tanah di Sumbar milik adat, sehingga tidak bisa dibebaskan dengan cara-cara yang biasa dilakukan. Proses pembebasannya menggunakan sistem konsolidasi yang berada dalam tanggung jawab pemprov dan pemkot,” sebut Arie, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Sumbar, Rabu (29/3/2017).
Ia mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap belum tuntasnya proses pembebasan lahan. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, hingga saat ini lahan yang belum dibebaskan dimiliki oleh 11 nama, dengan total panjang mencapai 1.650 meter.
Arie minta kepada jajarannya di lapangan untuk segera menyelesaikan dan merapikan jalan yang sudah dibebaskan.
“Saya yakin masyarakat Padang sangat memerlukan jalan tersebut, karena merupakan jalur logistik ke Pesisir Selatan dan Bengkulu maupun penghubung Bandara Minangkabau dengan Pelabuhan Bayur,” sebutnya.
Proyek peningkatan kapasitas jalan Padang Bypass didanai oleh pinjaman luar negeri, yaitu Export-Import Bank of Korea senilai Rp 436 miliar. Paket pekerjaan yang ditandatangani akhir April 2014 tersebut dijadwalkan rampung Mei tahun ini.
Peningkatan kapasitas jalan dilakukan dengan melebarkan lajur jalan yang ada, dari dua menjadi empat lajur, masing-masing dari seksi Gaung-Lubuk Begalung sepanjang 5 km dan seksi Lubuk Begalung-Duku sepanjang 22 km.
Selain itu, proyek ini juga meliputi pembangunan sembilan jembatan dengan panjang total mencapai 558,6 meter. Jika kemudian masyarakat bersedia tanahnya dibebaskan, namun masa kerja kegiatan penanganan jalan tersebut telah usai, Arie mengatakan, pengerjaan akan dilanjutkan dengan alokasi dana APBN.
Saat ini, meski proses pembebasan lahan belum rampung, Arie kembali menegaskan, jalan Bypass-Bandara Minangkabau-Pelabuhan Teluk Bayur sudah akan berfungsi Mei tahun ini.
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!