Suara.com - Netizen ramai memperbincangkan isu penempelan stiker pribumi semenjak malam sebelum berlangsung aksi massa Jumat (31/1/3017). Ihwal isu ini dari foto yang viral di media sosial yang menunjukkan seseorang tengah menempelkan stikur di mobil yang berada di tengah jalan raya.
Meskipun polisi sudah menegaskan bahwa isu tersebut cuma hoax, netizen tetap gaduh hingga Sabtu (1/4/2017) dini hari. Tapi tak semua warganet merespon serius, sebagian cuma canda-canda saja.
"DI KTP tdk ada tertulis PRIBUMI..adanya WNI...istilah pribumi sebagai alat cari dukungan jgn terbawa arus...kita harus sadar," tulis netizen.
Isu yang membuat kegaduhan di antara warganet tersebut muncul di tengah kampanye pilkada Jakarta putaran kedua. Pilakda Jakarta putaran kedua diikuti oleh pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Non Pribumi itu Ahok, kalau anda sy gak tau Cina buka. Moh Guntur Romli, kang Dede, Djarot= Pribumi. Ahok=Non Pribumi.Sekedar mengingatkan," tulis seorang netizen.
Sebagian netizen tidak setuju dengan stigma pribumi dan stigma non pribumi dimunculkan. Baginya isu ini dimunculkan hanya untuk tujuan memecah belah anak bangsa. Mereka berhasap agar pihak berwajib menindak provokatornya.
"Apaan, norak, bikin gaduh aja," tulis netizen.
Gemes dengan isu stigma tersebut. Sebagian netizen menjadikannya banyolan.
"Maaf yaa sy bkn pribumi, papi sy asli spanyol tmpatnya barcelona, klo mami sy itu orng mecedonia. Di indonesia kami cuma liburan," tulisnya.
Meskipun dinyatakan hoax, polisi tak tinggal diam. Anggota Polda Metro Jaya saat ini sedang melacak siapa orang yang pertamakali menyebarkan hoax. Polisi ingin mengatahui apakah itu berkaitan dengan kepentingan pilkada atau bukan.
Sejak jelang pilkada putaran pertama dan kini memasuki putaran kedua, isu SARA sering dipakai untuk kepentingan pragmatis. Padahal, menurut ketentuan jelas-jelas pemakaian isu tersebut dilarang keras.
Berita Terkait
-
Viral Dinilai Hina Gereja di Inggris, Dokter Kecantikan Anggi Aprilyani Dilaporkan ke Polda Metro
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
-
Viral Lafaz Allah di Tokong, Polisi Tangkap Pemilik Toko Bangunan
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Pemuda Katolik Soroti Klarifikasi JK, Dinilai Perlu Lebih Efektif dan Tak Perlu Berulang
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan