Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno mengatakan terjadi penambahan 109 ribu daftar pemilih tetap (DPT) pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan pada pilkada putaran pertama sudah diakomodasi oleh KPU DKI.
"Setelah putaran pertama terjadi, kami buka posko-posko pendafatran pengaduan. Masukan dari Bawaslu, dari Timses juga kita terima. Dan karena itu, pada putaran kedua ada penambahan 109 ribu pemilih tetap," katanya dalam diskusi bertajuk 'Pilkada Sehat dan Demokratis' yang disampaikan melalui telepon di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2017).
Selain itu, seiring dengan penambahan DPT, KPU DKI Jakarta juga menambahkan 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, dia tidak merinci di daerah mana saja penambahan TPS tersebut.
"Ada juga penambahan 11TPS. Kalau pada putaran pertama TPS ada 13.023, pada putaran kedua ini sudah ada 13.034 TPS," kata Sumarno.
Dengan masuknya DPTb pada putaran pertama ke DPT pada putaran kedua ini, Sumarno berharap DPTb yang hadir di TPS pada 19 April nanti tidak lagi dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, waktu yang disediakan dari pukul 12.00-13.00 WIB tercukupi untuk mengakomodasi hak warga yang tidak masuk dalam DPT.
"Insya Allah, DPTb pada putaran kedua ini berkurang," katanya.
Lebih lanjut Sumarno juga menyampaikan perkembangan terkini soal persiapan pemilihan nanti. Kata dia, persiapan logistik adalah hal yang paling diutamakan saat ini.
"Persiapan utama adalah logistik. Sudah ada, semuanya sudah terdistribusi, hari ini sudah sampai ke tingkat kecamatan kemudian akan bergerak ke kelurahan. Inya Allah H-1 sudah sampai ke TPS semuanya," kata Sumarno.
Dia juga mengatakan sudah memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia yang pada putaran pertama dinilai kurang berintegritas dan berkapasitas. Dia beeharap, dengan tenaga yang ada saat ini, profesionalitas dapat ditunjukkan saat penyelenggaraan pilkada putaran kedua berlangsung.
Baca Juga: Upaya Penambahan DPT di Putaran Dua Jadi Pilkada Terburuk
"Berkaca dari putaran pertama KPU melakukan perbaikan. Dari sisi kualitas dan kapasitas SDM, integritas, profesionalitas. Kalau tidak ada itu, akan kita gantikan lagi," katanya.
Meski begitu, demi menciptakan pilkada yang demokratis dan sukses, Sumarno berharap agar pasangan calon dan timnya juga ikut membantu KPU dalam mensukseskannya. Sebab, kalau hanya mempercayakannya kepada KPU maka akan sulit diwujudkan.
"Harapan kami, kita semua tentu menginginkan putaran kedua yang lebih baik, demokratis dan lebih akuntabel. Dan itu tidak cukup kalau hanya KPU. Kita juga berharap pasangan calon untuk memberikan pemahaman kepada pendukungnya di lapis bawah," kata Sumarno.
Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia menetapkan status waspada pada hari pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 mendatang. Diduga potensi untuk terjadi aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum karena persaingan ketat antar kedua pasangan calon dan pendukungnya.
"Pada saat itu, kita tetapkan status menjadi waspada," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Konisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di tempat yang sama.
Meski begitu kata Martinus, situasi saat bukan berarti sudah dalam keadaan bahaya. Penetapan tersebut hanya untuk menggambarkan bahwa personil Kepolisian siap bertugas pada tanggal 19 April 2017 tersebut.
Berita Terkait
-
Upaya Penambahan DPT di Putaran Dua Jadi Pilkada Terburuk
-
Djan Faridz Akan Lapor Polisi Penolak Ahok-Djarot Atas Nama Agama
-
LKPI: Anies-Sandi Berpeluang Menang di Pilkada DKI Jakarta 2017
-
Tim Anies-Sandi Bungkam Buzzer Jakarta Bersyariah @CangHaris
-
Kubu Anies-Sandi Tengarai Ada Indikasi Politik Sembako
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu