Ketua KPU DKI Sumarno saat jumpat pers Debat Pilkada DKI Jakarta Putaran Dua di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017). [suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
"Ini status yang menyatakan bahwa personil kami siap dipanggil. Ini situasi yang kita tetapkan untuk internal Polri saja," katanya.
Disinggung mengenai kerawanan, ia menyebut pihaknya menganggap semua wilayah di Ibu Kota rawan saat Pilkada putaran kedua. Maka seluruh personil akan dikerahkan dengan siap siaga dan memantau proses berjalannya pemungutan suara.
Personil yang diturunkan saat pengamanan disebut Martinus mencapai 36 ribu orang. Sebagian berasal dari Polda dengan perkiraan sebanyak 25 ribu personil, sementara sisanya dari wilayah penyangga seperti Karawang dan Banten.
"Kalau untuk personil, di Polda ada hampir 45 ribu. Sebagian dari Polda dan sebagian dari penyangga," kata Martinus.
Komentar
Berita Terkait
-
Upaya Penambahan DPT di Putaran Dua Jadi Pilkada Terburuk
-
Djan Faridz Akan Lapor Polisi Penolak Ahok-Djarot Atas Nama Agama
-
LKPI: Anies-Sandi Berpeluang Menang di Pilkada DKI Jakarta 2017
-
Tim Anies-Sandi Bungkam Buzzer Jakarta Bersyariah @CangHaris
-
Kubu Anies-Sandi Tengarai Ada Indikasi Politik Sembako
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu