Suara.com - Presiden Tanzania John Magufuli memerintahkan agar lebih dari 9.900 pegawai negeri segera dipecat karena memiliki ijazah sekolah dan perguruan tinggi yang palsu.
Magufuli sendiri, yang terpilih sebagai presiden pada 2015, telah memecat sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala badan pemerintah urusan antikorupsi, kepala departemen perpajakan, seorang pejabat tinggi perusahaan kereta api serta kepala otoritas pelabuhan sebagai bagian dari gerakan antikorupsi di negaranya.
Kalangan pebisnis telah sekian lama mengeluhkan bahwa korupsi dan pemerintahan yang tidak berdaya, merupakan hambatan utama investasi di Tanzania.
Operasi penindakan terhadap para pegawai berijazah palsu itu dilancarkan setelah pembersihan serupa diluncurkan pada Maret tahun lalu. Pada Maret 2016, ditemukan lebih dari 19.700 "pegawai terselubung" dalam daftar gaji sektor kepegawaian negara Afrika Timur itu.
"Kita telah bekerja keras untuk membuka lapangan kerja baru sementara ada orang-orang di pemerintahan yang memiliki ijazah palsu," kata Magufuli setelah menerima laporan penipuan dokumen akademis di kalangan pegawai negeri.
Menurut Magufuli, pemerintah juga mengalami kerugian sebesar 238 miliar shilling (sekitar Rp1,4 triliun) setiap tahun dari "pegawai terselubung", yang sudah dikeluarkan dari daftar gaji negara.
Tanzania setiap bulan mengeluarkan dana lebih dari 260 juta dolar AS untuk membayar gaji para pegawai negeri.
Pemerintah meyakini bahwa gaji pegawai negeri membengkak. Tanzania memiliki 550.000 pegawai negeri pada tingkat nasional dan daerah.
Magufuli memerintahkan para pejabat untuk "menyebutkan nama dan mempermalukan" para pelaku pelanggaran, dengan mengeluarkan daftar seluruh anggota pegawai negeri yang memiliki catatan akademis palsu.
"Orang-orang (pelaku pelanggaran) ini menduduki posisi di pemerintahan tapi tidak mempunyai kualifikasi ... mereka merampok kita seperti yang dilakukan para penjahat pada umumnya," tegasnya.
Baca Juga: Biji Bunga Matahari Asal Tanzania Terkontaminasi Racun Berbahaya
Magufuli mengatakan, hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa catatan akademis milik 1.500 pegawai negeri digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, lebih dari 11.500 pegawai pemerintah tidak memiliki catatan akademis yang lengkap. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah dari Rumah, Bagaimana Aturan dan Caranya?
-
Kasus Kekerasan Seksual di Depok Meningkat, Wakil Wali Kota Ungkap Fakta di Baliknya
-
Waspada Malaria Knowlesi! Penyakit 'Kiriman' Monyet yang Mulai Mengintai Manusia
-
Geger Kabar Syekh Ahmad Al Misry Ditangkap, Polri: Tersangka Masih Sembunyi di Mesir
-
Demo Depan KPK, GMNI DKI Desak Usut Dugaan Mega Korupsi Rp 112 Triliun di Proyek KDMP
-
Kementerian PKP dan KPK Sinkronkan Aturan Baru Program BSPS untuk Rakyat
-
4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Ngaku Salah, Siap Minta Maaf Langsung ke Andrie Yunus
-
Ahmad Rizal Ramdhani, Dari Korps Zeni Menuju Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
-
Diplomasi Dudung Abdurachman dengan Dubes Saudi: Ada Undangan Resmi untuk Prabowo Haji Tahun 2027
-
Senyum-senyum Donald Trump Tiba di Beijing Disambut Nyanyian 300 Remaja China