Suara.com - Presiden Tanzania John Magufuli memerintahkan agar lebih dari 9.900 pegawai negeri segera dipecat karena memiliki ijazah sekolah dan perguruan tinggi yang palsu.
Magufuli sendiri, yang terpilih sebagai presiden pada 2015, telah memecat sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala badan pemerintah urusan antikorupsi, kepala departemen perpajakan, seorang pejabat tinggi perusahaan kereta api serta kepala otoritas pelabuhan sebagai bagian dari gerakan antikorupsi di negaranya.
Kalangan pebisnis telah sekian lama mengeluhkan bahwa korupsi dan pemerintahan yang tidak berdaya, merupakan hambatan utama investasi di Tanzania.
Operasi penindakan terhadap para pegawai berijazah palsu itu dilancarkan setelah pembersihan serupa diluncurkan pada Maret tahun lalu. Pada Maret 2016, ditemukan lebih dari 19.700 "pegawai terselubung" dalam daftar gaji sektor kepegawaian negara Afrika Timur itu.
"Kita telah bekerja keras untuk membuka lapangan kerja baru sementara ada orang-orang di pemerintahan yang memiliki ijazah palsu," kata Magufuli setelah menerima laporan penipuan dokumen akademis di kalangan pegawai negeri.
Menurut Magufuli, pemerintah juga mengalami kerugian sebesar 238 miliar shilling (sekitar Rp1,4 triliun) setiap tahun dari "pegawai terselubung", yang sudah dikeluarkan dari daftar gaji negara.
Tanzania setiap bulan mengeluarkan dana lebih dari 260 juta dolar AS untuk membayar gaji para pegawai negeri.
Pemerintah meyakini bahwa gaji pegawai negeri membengkak. Tanzania memiliki 550.000 pegawai negeri pada tingkat nasional dan daerah.
Magufuli memerintahkan para pejabat untuk "menyebutkan nama dan mempermalukan" para pelaku pelanggaran, dengan mengeluarkan daftar seluruh anggota pegawai negeri yang memiliki catatan akademis palsu.
"Orang-orang (pelaku pelanggaran) ini menduduki posisi di pemerintahan tapi tidak mempunyai kualifikasi ... mereka merampok kita seperti yang dilakukan para penjahat pada umumnya," tegasnya.
Baca Juga: Biji Bunga Matahari Asal Tanzania Terkontaminasi Racun Berbahaya
Magufuli mengatakan, hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa catatan akademis milik 1.500 pegawai negeri digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, lebih dari 11.500 pegawai pemerintah tidak memiliki catatan akademis yang lengkap. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Kritik Pedas Idrus Marham: Komunikasi Menteri Prabowo Jeblok, Kebijakan Bagus Malah Salah Paham!
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura
-
Komisi III DPR RI Gelar RDPU Terkait Dugaan Korupsi Videografer Amsal Sitepu
-
Serangan AS-Israel di Bandar Khamir Tewaskan 5 Warga Iran, Teheran Balas Hantam Fasilitas Aluminium