Suara.com - Presiden Tanzania John Magufuli memerintahkan agar lebih dari 9.900 pegawai negeri segera dipecat karena memiliki ijazah sekolah dan perguruan tinggi yang palsu.
Magufuli sendiri, yang terpilih sebagai presiden pada 2015, telah memecat sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala badan pemerintah urusan antikorupsi, kepala departemen perpajakan, seorang pejabat tinggi perusahaan kereta api serta kepala otoritas pelabuhan sebagai bagian dari gerakan antikorupsi di negaranya.
Kalangan pebisnis telah sekian lama mengeluhkan bahwa korupsi dan pemerintahan yang tidak berdaya, merupakan hambatan utama investasi di Tanzania.
Operasi penindakan terhadap para pegawai berijazah palsu itu dilancarkan setelah pembersihan serupa diluncurkan pada Maret tahun lalu. Pada Maret 2016, ditemukan lebih dari 19.700 "pegawai terselubung" dalam daftar gaji sektor kepegawaian negara Afrika Timur itu.
"Kita telah bekerja keras untuk membuka lapangan kerja baru sementara ada orang-orang di pemerintahan yang memiliki ijazah palsu," kata Magufuli setelah menerima laporan penipuan dokumen akademis di kalangan pegawai negeri.
Menurut Magufuli, pemerintah juga mengalami kerugian sebesar 238 miliar shilling (sekitar Rp1,4 triliun) setiap tahun dari "pegawai terselubung", yang sudah dikeluarkan dari daftar gaji negara.
Tanzania setiap bulan mengeluarkan dana lebih dari 260 juta dolar AS untuk membayar gaji para pegawai negeri.
Pemerintah meyakini bahwa gaji pegawai negeri membengkak. Tanzania memiliki 550.000 pegawai negeri pada tingkat nasional dan daerah.
Magufuli memerintahkan para pejabat untuk "menyebutkan nama dan mempermalukan" para pelaku pelanggaran, dengan mengeluarkan daftar seluruh anggota pegawai negeri yang memiliki catatan akademis palsu.
"Orang-orang (pelaku pelanggaran) ini menduduki posisi di pemerintahan tapi tidak mempunyai kualifikasi ... mereka merampok kita seperti yang dilakukan para penjahat pada umumnya," tegasnya.
Baca Juga: Biji Bunga Matahari Asal Tanzania Terkontaminasi Racun Berbahaya
Magufuli mengatakan, hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa catatan akademis milik 1.500 pegawai negeri digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, lebih dari 11.500 pegawai pemerintah tidak memiliki catatan akademis yang lengkap. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Danantara Minta KPK Kawal Ketat Proyek Hilirisasi, Pastikan BUMN Bersih
-
5 Peserta Tewas, Mengapa Latsarmil Tetap Lanjut? Istana: Manajer Koperasi Harus Segera Kerja
-
Daftar Kerabat Raffi Ahmad yang Kini Duduki Jabatan Publik, dari DPRD hingga BUMN
-
'Kita kan Banteng, Bukan Kerbau', Kelakar Elite PDIP Tanggapi Video Viral Jokowi di Lampung
-
Pembangunan SDM Jadi Prioritas, Pemerintah Perluas Layanan Kesehatan Gratis di Papua
-
Bukan Bebas Tanpa Batas, Ini Penjelasan Istana Soal 'Academic Freedom' Versi Prabowo
-
Satresnarkoba Polresta Solo Ungkap 3,5 Kilogram Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah Berdiri
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino
-
Negara Hemat Rp30 Juta Per Orang, TB Hasanuddin Minta Latsarmil Kopdes Dihapus
-
Gubernur Luthfi Salurkan BLT Cukai Tembakau Rp51 Miliar untuk 85 Ribu Pekerja