Suara.com - Presiden Tanzania John Magufuli memerintahkan agar lebih dari 9.900 pegawai negeri segera dipecat karena memiliki ijazah sekolah dan perguruan tinggi yang palsu.
Magufuli sendiri, yang terpilih sebagai presiden pada 2015, telah memecat sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala badan pemerintah urusan antikorupsi, kepala departemen perpajakan, seorang pejabat tinggi perusahaan kereta api serta kepala otoritas pelabuhan sebagai bagian dari gerakan antikorupsi di negaranya.
Kalangan pebisnis telah sekian lama mengeluhkan bahwa korupsi dan pemerintahan yang tidak berdaya, merupakan hambatan utama investasi di Tanzania.
Operasi penindakan terhadap para pegawai berijazah palsu itu dilancarkan setelah pembersihan serupa diluncurkan pada Maret tahun lalu. Pada Maret 2016, ditemukan lebih dari 19.700 "pegawai terselubung" dalam daftar gaji sektor kepegawaian negara Afrika Timur itu.
"Kita telah bekerja keras untuk membuka lapangan kerja baru sementara ada orang-orang di pemerintahan yang memiliki ijazah palsu," kata Magufuli setelah menerima laporan penipuan dokumen akademis di kalangan pegawai negeri.
Menurut Magufuli, pemerintah juga mengalami kerugian sebesar 238 miliar shilling (sekitar Rp1,4 triliun) setiap tahun dari "pegawai terselubung", yang sudah dikeluarkan dari daftar gaji negara.
Tanzania setiap bulan mengeluarkan dana lebih dari 260 juta dolar AS untuk membayar gaji para pegawai negeri.
Pemerintah meyakini bahwa gaji pegawai negeri membengkak. Tanzania memiliki 550.000 pegawai negeri pada tingkat nasional dan daerah.
Magufuli memerintahkan para pejabat untuk "menyebutkan nama dan mempermalukan" para pelaku pelanggaran, dengan mengeluarkan daftar seluruh anggota pegawai negeri yang memiliki catatan akademis palsu.
"Orang-orang (pelaku pelanggaran) ini menduduki posisi di pemerintahan tapi tidak mempunyai kualifikasi ... mereka merampok kita seperti yang dilakukan para penjahat pada umumnya," tegasnya.
Baca Juga: Biji Bunga Matahari Asal Tanzania Terkontaminasi Racun Berbahaya
Magufuli mengatakan, hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa catatan akademis milik 1.500 pegawai negeri digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, lebih dari 11.500 pegawai pemerintah tidak memiliki catatan akademis yang lengkap. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh