Suara.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendukung keputusan pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, langkah pembubaran melalui pengadilan tersebut harus diikuti oleh sejumlah kebijakan lain.
"Pemerintah sudah benar, kami mendukung. Selanjutnya, perlu dilakukan pembersihan birokrasi dari oknum HTI. Aparatur negara harus bersih dari anasir-anasir HTI,” kata Yaqut, Senin (8/5/2017).
Gus Tutut, begitu Yaqut biasa disapa, mengatakan pemerintah juga harus memunyai langkah antisipatif setelah pembubaran HTI.
Misalnya, kata dia, kemungkinan anggota HTI tetap beraktivitas meski tak lagi memakai nama organisasi tersebut.
“Pemerintah juga harus bisa mengantisipasi kalau pemimpin HTI menginstruksikan seluruh anggotanya masuk ke dalam banyak ormas-ormas dan memperjuangkan agenda-agenda mereka melalui organisasi itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, keputusan membubarkan HTI sudah final.
Selanjutnya, surat pembubaran HTI itu akan diberikan ke pengadilan untuk mendapat pengesahan secara hukum.
"Nanti ada proses di lembaga peradilan, pemeritah tidak sewenang-wenang, tetapi justru berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia," ujar Wiranto.
Baca Juga: Ini Bedanya Pedoman yang Dianut HTI dan FPI
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan