Suara.com - Pengurus organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia diimbau jangan panik setelah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengumumkan keputusan mengusulkan pembubaran HTI, Senin (8/5/2017).
"Nah, kami melihat ke depan, HTI tidak usah panik. Dibubarin hari ini, maka detik ini juga bisa dibentuk lagi," kata tokoh Front Pembela Islam Novel Chaidir Bamukmin kepada Suara.com.
Novel menekankan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk berserikat.
"Karena sesuai dengan HAM dan UUD 1945 juga dasar dengan UU positif yang ada menjamin kebebasan untuk berserikat," kata wakil ketua Advokat Cinta Tanah Air.
Novel menegaskan tidak ada masalah HTI kembali dibentuk dengan tujuan, visi, misi yang sama.
"Jadi sebenarnya ormas tidak bisa dibubarkan, dimanapun. Kalau dibubarkan berdiri lagi," kata Novel.
Menurut Novel langkah pemerintah hari ini justru merugikan pemerintah sendiri.
"Saya lihat ini sia-sia, justru akan rontokkan wibawa pemerintah, giling daripada Presiden (Joko Widodo) dan orang-orang di pemerintahan sendiri. Kenapa? Karena jelas anti terhadap syariat Islam, terhadap perjuangan nilai Islam," katanya.
"Itu akan rugikan pemerintah sendiri. seharusnya, kan pemerintah rangkul. Itu lebih bermartabat, lebih berwibawa untuk kepentingan pemerintah sendiri. Bukan malah bubarkan satu demi satu ormas," Novel menambahkan.
Baca Juga: Ini Bedanya Pedoman yang Dianut HTI dan FPI
Novel menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah kalap. Novel kemudian menyinggung kekalahan partai pendukung pemerintah di berbagai daerah dalam pilkada serentak tahun 2017, puncaknya di Jakarta.
"Pemerintah sudah kalap luar biasa," katanya.
Berita Terkait
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
-
Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza
-
FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace
-
Prabowo Bakal Hadir di BoP AS, FPI Sampaikan Peringatan ke Pemerintah
-
FPI Khawatirkan dan Pertanyakan Iuran Board of Peace
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Menaker Dorong Balai K3 Perkuat Pencegahan, Tekan Angka Kecelakaan Kerja
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?