Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Angelo Wake Kako dan kawan-kawan [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. Kasus ini pernah dilaporkan perhimpunan mahasiswa itu dengan nomor LP/6344/XII/2016/ Dit. Reskrimsus tanggal 26 Desember 2016.
"PPMKRI sebagai korban sehingga kami menempuh jalur hukum. Sejauh ini saksi terlapor sudah dimintai keterangan polda, PPMKRI kooperatif memberikan. Namun, hampir lima bulan kami belum ada perkembangan," ujar Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Angelo Wake Kako dalam jumpa pers di gedung Margasiswa I, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Konferensi pers Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia diselenggarakan sehari setelah Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas kasus penistaan agama, Ahok divonis dua tahun penjara.
Angelo mengungkapkan semenjak melaporkan Rizieq, sampai kini aparat kepolisian belum menyampaikan perkembangan penanganan.
"Pihak Polda Metro Jaya belum menyampaikan atau memaparkan kepada pelapor hasil informasi yang dikumpulkan baik dari pelapor, terlapor, saksi, ahli pidana, ahli agama, ahli bahasa dan lainnya, baik yang diajukan oleh pelapor, terlapor ataupun kepolisian terkait dengan status penanganan kasus perkara dugaan penistaan agama," kata Angelo.
Angelo tidak menemukan sikap progresif aparat kepolisian dalam menangani laporannya.
"Kami masih percaya keadilan dan kebenaran masih kita menangkan melalui jalur hukum. Jangan hanya karena tekanan massa kemudian polisi bergerak," kata dia.
Rizieq dipolisikan menyusul video ceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Minggu (25/12/2016), beredar di media sosial. Video itu diduga bermuatan penistaan agama.
Selain melaporkan Rizieq, mahasiswa juga melaporkan dua pemilik akun media sosial. Pemilik Instagram bernama Ahmad Fauzi dan pemilik akun Twitter @sayareya lantaran diduga menjadi pihak pertama yang mengunggah video ceramah Rizieq. Keduanya diduga melanggar Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"PPMKRI sebagai korban sehingga kami menempuh jalur hukum. Sejauh ini saksi terlapor sudah dimintai keterangan polda, PPMKRI kooperatif memberikan. Namun, hampir lima bulan kami belum ada perkembangan," ujar Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Angelo Wake Kako dalam jumpa pers di gedung Margasiswa I, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Konferensi pers Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia diselenggarakan sehari setelah Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas kasus penistaan agama, Ahok divonis dua tahun penjara.
Angelo mengungkapkan semenjak melaporkan Rizieq, sampai kini aparat kepolisian belum menyampaikan perkembangan penanganan.
"Pihak Polda Metro Jaya belum menyampaikan atau memaparkan kepada pelapor hasil informasi yang dikumpulkan baik dari pelapor, terlapor, saksi, ahli pidana, ahli agama, ahli bahasa dan lainnya, baik yang diajukan oleh pelapor, terlapor ataupun kepolisian terkait dengan status penanganan kasus perkara dugaan penistaan agama," kata Angelo.
Angelo tidak menemukan sikap progresif aparat kepolisian dalam menangani laporannya.
"Kami masih percaya keadilan dan kebenaran masih kita menangkan melalui jalur hukum. Jangan hanya karena tekanan massa kemudian polisi bergerak," kata dia.
Rizieq dipolisikan menyusul video ceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Minggu (25/12/2016), beredar di media sosial. Video itu diduga bermuatan penistaan agama.
Selain melaporkan Rizieq, mahasiswa juga melaporkan dua pemilik akun media sosial. Pemilik Instagram bernama Ahmad Fauzi dan pemilik akun Twitter @sayareya lantaran diduga menjadi pihak pertama yang mengunggah video ceramah Rizieq. Keduanya diduga melanggar Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Komentar
Berita Terkait
-
Bantah Jadi Pembisik Prabowo Soal Yaman, Dudung Beri Pesan Menohok ke Habib Rizieq: Jaga Mulut
-
Viral Lafaz Allah di Tokong, Polisi Tangkap Pemilik Toko Bangunan
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Pemuda Katolik Soroti Klarifikasi JK, Dinilai Perlu Lebih Efektif dan Tak Perlu Berulang
-
Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?