Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai situasi politik belakangan di Indonesia kurang kondusif. Situasi tersebut, dinilai cenderung menghambat pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajak semua partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa untuk tetap berkomitmen mendukung dan membantu Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskan tugasnya sampai 2019.
“Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Maka PKB mengajak seluruh partai politik dan masyarakat. Mari kita sama berkomitmen mendukung, sama-sama membantu Pemerintah Presiden Jokowi hingga 2019," kata lelaki yang akrab disapa Cak Imin itu di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Kata Muhaimin, dalam dinamika politik nasional belakangan, tampaknya sudah ada indikasi kesengajaan membenturkan Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Partai Politik, juga elemen bangsa lainnya.
Ia menilai, menjelang dan seusai Pilkada DKI Jakarta, suhu politik nasional mulai meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkan semua komponen bangsa dan menyebabkan situasi tidak kondusif.
Bangsa Indonesia, lanjutnya, semestinya belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kata dia, saat itu ada yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Presiden Gus Dur.
“Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus dihindari,” ujar Muhaimin.
Sebab itu, kata dia, seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa harus bersatu mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Khusunya sekarang- sekarang ini, di mana Pemerintah sedang bekerja keras untuk melakukan pembangunan nasional dan program-program pro rakyat.
“Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019,” kata Muhaimin.
Berita Terkait
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO