Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai situasi politik belakangan di Indonesia kurang kondusif. Situasi tersebut, dinilai cenderung menghambat pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajak semua partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa untuk tetap berkomitmen mendukung dan membantu Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskan tugasnya sampai 2019.
“Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Maka PKB mengajak seluruh partai politik dan masyarakat. Mari kita sama berkomitmen mendukung, sama-sama membantu Pemerintah Presiden Jokowi hingga 2019," kata lelaki yang akrab disapa Cak Imin itu di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Kata Muhaimin, dalam dinamika politik nasional belakangan, tampaknya sudah ada indikasi kesengajaan membenturkan Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Partai Politik, juga elemen bangsa lainnya.
Ia menilai, menjelang dan seusai Pilkada DKI Jakarta, suhu politik nasional mulai meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkan semua komponen bangsa dan menyebabkan situasi tidak kondusif.
Bangsa Indonesia, lanjutnya, semestinya belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kata dia, saat itu ada yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Presiden Gus Dur.
“Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus dihindari,” ujar Muhaimin.
Sebab itu, kata dia, seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa harus bersatu mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Khusunya sekarang- sekarang ini, di mana Pemerintah sedang bekerja keras untuk melakukan pembangunan nasional dan program-program pro rakyat.
“Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019,” kata Muhaimin.
Berita Terkait
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?
-
Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Bakal Dihapus Pemerintah, Tapi Wajib Lakukan Ini
-
Guntur Romli Skakmat Budi Arie, Jejak Digital Projo Terbongkar: Dulu Jilat, Kini Muntahin Jokowi
-
Kabar Gembira! Utang BPJS 23 Juta Orang Bakal Lunas, Cak Imin Umumkan Pemutihan Iuran di 2025
-
Respons Keras Jhon Sitorus atas PSI yang Ungkit Jasa Jokowi ke AHY
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
Terkini
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?
-
Said Didu Curiga Prabowo Cabut 'Taring' Purbaya di Kasus Utang Whoosh: Demi Apa?
-
Tragedi KKN UIN Walisongo: 6 Fakta Pilu Mahasiswa Terseret Arus Sungai Hingga Tewas
-
Uya Kuya Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Kini Aktif Lagi Sebagai Anggota DPR RI
-
Dendam Dipolisikan Kasus Narkoba, Carlos dkk Terancam Hukuman Mati Kasus Penembakan Husein
-
Sidang MKD: Adies Kadir Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Diaktifkan Kembali sebagai Anggota DPR
-
Kronologi Guru di Trenggalek Dihajar Keluarga Murid di Rumahnya, Berawal dari Sita HP Siswi di Kelas
-
Mendadak Putra Mahkota Raja Solo Nyatakan Naik Tahta Jadi PB XIV di Hadapan Jasad Sang Ayah
-
IKJ Minta Dukungan Dana Abadi Kebudayaan, Pramono Anung Siap Tindaklanjuti