Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai situasi politik belakangan di Indonesia kurang kondusif. Situasi tersebut, dinilai cenderung menghambat pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajak semua partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa untuk tetap berkomitmen mendukung dan membantu Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskan tugasnya sampai 2019.
“Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Maka PKB mengajak seluruh partai politik dan masyarakat. Mari kita sama berkomitmen mendukung, sama-sama membantu Pemerintah Presiden Jokowi hingga 2019," kata lelaki yang akrab disapa Cak Imin itu di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Kata Muhaimin, dalam dinamika politik nasional belakangan, tampaknya sudah ada indikasi kesengajaan membenturkan Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Partai Politik, juga elemen bangsa lainnya.
Ia menilai, menjelang dan seusai Pilkada DKI Jakarta, suhu politik nasional mulai meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkan semua komponen bangsa dan menyebabkan situasi tidak kondusif.
Bangsa Indonesia, lanjutnya, semestinya belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kata dia, saat itu ada yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Presiden Gus Dur.
“Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus dihindari,” ujar Muhaimin.
Sebab itu, kata dia, seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa harus bersatu mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Khusunya sekarang- sekarang ini, di mana Pemerintah sedang bekerja keras untuk melakukan pembangunan nasional dan program-program pro rakyat.
“Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019,” kata Muhaimin.
Berita Terkait
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Jokowi Mati-matian Bela PSI, Dinilai Bukan Sekadar Dukungan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini