Suara.com - Polarisasi masyarakat yang dilatari oleh perbedaan identitas politik di Indonesia kental terasa setidaknya di DKI Jakarta, yang puncaknya terjadi pada perhelatan dua putaran Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2017.
Pascapilkada, keterbelahan kelompok tersebut masih terasa, bahkan dikhawatirkan menjalar bak wabah menular ke daerah lain jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Situasi ini, dikhawatirkan banyak orang menjadi “bahan bakar” yang efektif untuk mendorong banyak aksi intoleransi berlatar suku, agama, ras, antargolongan (SARA).
Isu utama yang dinilai menyebabkan polarisasi saat pilkada dan setelahnya itu adalah narasi besar mengenai Islam (politik) melawan non-Islam. Suka tidak suka, setuju atau tidak, penilaian tersebut merebak di tengah masyarakat.
Profesor Monash University Australia, Ariel Heryanto, keras mengkritik wacana Islam versus non-Islam yang dinilainya sengaja terus diproduksi dalam kancah politik di Indonesia.
Kritik tersebut, ia lontarkan dalam diskusi bertajuk “Identity Politics in Indonesian Electoral Democracy” yang digelar di Melbourne University, Australia, Rabu (17/5/2017) malam. Selain Heryanto, diskusi ini juga menghadirkan Professor Vedi Hadiz dari Melbourne University.
“Apa yang terjadi di Indonesia saat ini bukan ‘Islam melawan non-Islam’ melainkan ‘cerita’ tentang Islam melawan non-Islam,” tegas Heryanto.
Artinya, terdapat kelompok atau kekuatan politik yang sengaja terus menerus memproduksi ”cerita” atau kisah yang tak nyata mengenai marjinalisasi Islam serta membenturkan Islam politik terhadap kekuatan di luar identitas tersebut.
Baca Juga: Vedi Hadiz: Islam Radikal Bukan Pemenang Pilkada Jakarta
Dengan begitu, mobilisasi politik identitas Islam bisa dilakukan secara efektif oleh kelompok-kelompok politik tertentu.
"Sayangnya, ‘cerita’ tentang Islam melawan non-Islam ini begitu kuatnya, sehingga begitu efektif," tukasnya.
Ia menilai, pola isu politik seperti itu sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Produksi ’cerita-cerita’ yang memolarisasi masyarakat tersebut sudah terjadi sejak era Orde Baru.
Karenanya, Ariel mengatakan pemain politik utama di Indonesia kekinian kebanyakan masih merupakan kelanjutan dari rezim Orba.
"Dahulu mereka menggunakan militerisme dan pembangunan, namun sekarang mereka mempergunakan Islam," tutur Ariel yang juga mendapat predikat Herb Feith Professor for the Study of Indonesia pada Monash University ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN