Pengamat terorisme Sidney Jones mengatakan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang berada di negara konflik. Pasalnya, kelompok anak-anak ini sangat mudah dipengaruhi oleh pemikiran dan tindakan dari kelompok radikal. Apalagi terhadap anak-anak yang orangtuanya pernah diduga terafiliasi dengan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
"Ada masalah yang masih belum terselesaikan. Bagaimana kita bisa memikirkan masa depan anak-anak di daerah jihad atau konflik. Misal Suriah, maupun di sini (Indonesia)," kata Sidney dalam diskusi Jakarta Geopolitical Forum yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional, di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).
Kata Sidney, anak-anak yang berada di daerah konflik tersebut tidak menutup kemungkinan terpengaruh dengan ISIS. Sebab, orangtuanya bisa saja diduga menjadi bagian dari kelompok esktrimis tersebut.
"Kalau misalnya sudah ada ratusan anak yang terpengaruhi ISIS. Mungkin karena mereka menjadi bagian dari anggota keluarganya yang dideportasi dari Turki (diduga tergabung ISIS)," katanya.
Untuk itu, Sidney menegaskan bahwa untuk mengatasi itu semua pihak perlu memikirkan masalah pendidikan anak-anak tersebut. Dengan demikian, anak-anak tersebut juga bisa kembali diterima di masyarakat.
"Kita harus memikirkan sekolah mereka. Supaya mreka bisa direintegrasi di dalam kehidupan Indonesia," jelas Sidney.
Ia mencontohkan bagaimana ribuan anak-anak pengungsi Suriah yang tidak mendapat pendidikan sama sekali di tempat-tempat pengungsian.
"Nasib ribuan anak-anak Suriah yang sudah jadi pengungsi. Sekarang ini tanpa pendidikan apapun dalam camp-camp pengungsi," katanya.
Menurut Sidney, jika tidak ada kepedulian dari negara, anak-anak tersebut tidak menutup kemungkinan akan ikut juga terpengaruhi paham radikal ISIS.
Baca Juga: SOKSI: Isu SARA Sangat Membahayakan Kesatuan Bangsa
"Bagaimana masa depan mereka, mereka juga akan terpengaruhi paham radikal kalau tidak ada intervensi dari negara," tutup Sidney.
Berita Terkait
-
Bangun Kota Ramah HAM, Komnas HAM Teken MoU Dengan INFID
-
Analis: Isu Intoleransi Akhir-akhir Ini Diciptakan Elite Politik
-
Siswi Berjilbab Pegang Pistol Umumkan Setia ke Boko Haram
-
Di Lokasi Perang, WNI Irak Kirim Pesan ke Jokowi Jaga Pancasila
-
Yusril: Pemerintah Bisa Terkesan Tak Bersahabat Dengan Islam
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
Terkini
-
KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul
-
Driver Online Cabuli Penumpang di Jakarta Pusat, Pelaku Positif Sabu
-
Pakar Kehutanan UGM: Pembangunan Ancam Tutupan Hutan Indonesia
-
Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC
-
Soal Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Komisi I DPR RI Jadwalkan Pemanggilan Menhan
-
ASEAN IP Office Leaders Retreat AWGIPC, Perkuat Arah Implementasi Rencana Aksi KI ASEAN 2026-2030
-
Draf Gencatan Senjata AS-Iran Beredar, Selat Hormuz Jadi Kunci Kesepakatan
-
Jadi Saksi di Sidang Noel, Direktur PT BSK Ngaku Bayar Rp100 Juta per Tahun untuk Sertifikat K3
-
Perang Memanas! Trump Bakal Pakai Uang Pajak Warga AS Demi Proyek Mercusuar