Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ade Komarudin mengatakan isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) sangat dapat membahayakan kesatuan bangsa. Sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan adanya penyusunan aturan agar peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang tidak membawa - bawa isu SARA dalam berkampanye.
"Sebaiknya mungkin kita harus membuat peraturan. Bisa saja dimulai dari peraturan pemerintah atau mendorong DPR agar kontestan Pilkada tidak mengusik hal mendasar soal SARA. Jika dibiarkan, hal itu akan membahayakan persatuan kita," kata Ade di acara HUT, ke - 57 Soksi, di Menara Citicon, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (20/5/2017).
Mantan Ketua DPR RI itu juga mengajak semua pihak harus memiliki sikap untuk mendorong tidak ada lagi isu SARA yang digoreng dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Selama ini isu SARA dipakai hanya untuk kepentingan jangka pendek demi meraih kemenangan dalam Pilkada.
"Semua orang ingin menang, tetapi jangan kemudian kemenangan itu menghancurkan bangsa ini. Jangan memunculkan isu - isu yang sensitif dan sesunguhnya kita tidak ada masalah lagi, kok sekarang kemudian ada masalah (Masalah SARA)," ujar Ade.
Sementara itu, bertepatan hari ulang tahun Soksi ke - 57 yang bertemakan 'Mari Bangkit Bersatu Menguatkan Keindonesiaan Kita" dan juga hari kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei, Ade mengajak seluruh anggotanya untuk tidak terpengaruh dalam Isu SARA yang dapat memecah belang bangsa Indonesia.
"Sekarang kita dalam posisi yang mengkhawatirkan itu. 20 Mei makanya kita Soksi dalam rangka ulang tahun ke 57 bertepatan dengan harkitnas, kita ingin mengingatkan bangsa ini mengenai terkoyaknya kenegaraan keindonesiaan kita," kata Ade.
"Yang diharapkan sekiranya minimal anggota pengurus Soksi tidak ikut - ikutan kepada arah memecah belah bangsa ini atau bahkan ikut menularkan. Seluruh anggota Soksi itu ikut pengetahuan politik, yang selama ini orang Soksi tidak pernah ada masalah," ujar Ade menambahkan.
Baca Juga: Isu SARA 'Kencang', SBY Rilis Lagu 'Harmoni yang Indah'
Berita Terkait
-
LSI: Mayoritas Rakyat Indonesia Tak Nyaman Dengan Polarisasi
-
Lama Tak Terdengar Kabar, Ade Komarudin Muncul di Paripurna DPR
-
Maarif Institute: Pancasila Sudah Mencerminkan Islam
-
Ketua MUI Akui Sejak 2016 Indonesia Sudah Ada Gejala Perpecahan
-
Ini Isi Pembahasan SARA antara Jokowi dan Pemuka Agama di Istana
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah