Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta supaya Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini diperlukan untuk menyambut Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan dilakukan serentak pada 2019.
"Sekarang hadapi 2018, konsolidasi tinggal setahun. Nggak usah bicara aneh-aneh," kata Luhut saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/5/2017).
Luhut menekankan, lebih baik partai Golkar melakukan konsolidasi ketimbang membicarakan masalah internalnya. Untuk masalah internal, Luhut mengatakan, sudah ada bagian yang mengurusinya.
Salah satu masalah internal yang dihadapi Partai Berlambang beringin itu adalah proses hukum yang dihadapi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Novanto saat ini menjadi saksi dalam kasus proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Masalah ini pula yang memunculkan isu untuk diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mencari Ketua Umum yang baru ketika Novanto dinyatakan terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
"Yang urusin, mau KPK kek sudah ada yang urusin, tenang saja ada yang urusin. Ada yang urusin Pilkada, ada yang urusin Jaksa Agung, KPK, itu sesuai kepercayaan masing-masing saja, nggak usah ributin itu. Kompak saja lah," kata dia.
"Golkar jangan mau dipanasin. (Apalagi dengan iming-iming) 'Eh kau mau jadi Ketum, mau jadi Sekjen'. Kalau itu kita pegang nggak ada yang bisa lawan Golkar ini. Golkar masih the best," cerita Luhut.
Dia pun mengatakan, orang-orang yang menginginkan Golkar terpecah adalah orang yang kampungan. Dia pun meminta supaya Partai Golkar tidak mau dipecah-belah dengan isu seperti itu.
"Jadi saya terus terang itu aja yang saya minta. Jangan kita sendiri pecah belah. Kalau ada yang anda ragu, saya bisa dikontak kapan aja," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar