Negara Boncos Rp1 Triliun per Bulan, DPR Desak MBG Disetop Sementara

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menanggapi serius pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp1 triliun per bulan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai temuan dugaan pemborosan MBG tersebut merupakan alarm keras yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.

"Pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara sedang menghadapi banyak tekanan," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan momentum libur sekolah yang akan datang untuk menghentikan sementara program MBG.

Jeda ini, menurutnya, sangat krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program agar lebih objektif dan transparan.

Selama masa penghentian sementara tersebut, Charles mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Audit tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, hingga transparansi dalam proses pengadaan.

Charles juga memberikan penekanan khusus pada aspek keselamatan.

Ia menyoroti data yang menunjukkan bahwa hingga kekinian sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan selama pelaksanaan program MBG.

Baca Juga: MBG Watch Curiga Narasi Selamatkan Aset Motor Listrik Hanya Tutupi Proyek Bermasalah

"Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen. Keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Lebih lanjut, Charles meminta pemerintah mengubah cara pandang dalam mengukur keberhasilan program unggulan ini.

Menurutnya, kesuksesan MBG jangan hanya dilihat dari angka serapan anggaran atau jumlah penerima manfaat semata.

"Parameter keberhasilan jangan hanya diukur dari berapa banyak penerima atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang jauh lebih penting adalah apakah program ini benar-benar memperbaiki status gizi anak secara nyata, aman dikonsumsi, serta dikelola secara efisien dan akuntabel," jelasnya.

Ia memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada upaya mengejar target kuantitas namun mengabaikan kualitas dan efektivitas penggunaan uang negara.

"Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan keamanan pangan. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka statistik yang besar," pungkasnya.