Suara.com - Usulan penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD tengah dibahas badan legislasi. Penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi tujuh kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi lima kursi.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap usulan penambahan kursi pimpinan MPR.
"Kalau saya melihat sebenarnya di MPR itu tidak ada masalah. MPR fungsinya sekarang ini lebih banyak, selain fungsi-fungsi terkait legislasi, MPR ini juga lebih pada persoalan kebangsaan, termasuk juga sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).
Menurut Fadli dengan penambahan kursi pimpinan MPR kinerja menjadi semakin maksimal karena akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau dalam konteks pembangunan pada nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.
"Sekarang kan kalau di DPR itu, lebih kepada daily politics. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis ad hoc. Sehingga itu bisa diterima. Tentu saja itu belum menjadi keputusan. Nanti harus dibawa ke paripurna," tutur Fadli.
Fadli menambahkan Partai Gerindra juga bisa mengirimkan perwakilan ke MPR.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan Gerinda bukan pengusul penambahan kursi pimpinan dan akan menerima jika nanti disepakati.
"Karena seharusnya di dalam sistem yang lalu itu Gerindra harus ada perwakilannya di DPR dan MPR. Justru sekarang Gerindra di MPR tidak ada kan. Tapi Kalau Gerindra bukan pengusul, Gerindra jelas bukan pengusul. Saya hanya mengatakan di baleg bukan pengusul," kata Fadli.
Tag
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
-
Fadli Zon Curiga Capaian Pemerintah di Iklan Bioskop Hoaks, Tapi Itu Dulu, Netizen: Coba Tanya Lagi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO