Suara.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat Jawa Timur di Kota Malang, Rabu (24/5/2017). Sertifikat yang diserahkan sebanyak 10.038.
"Laporan yang saya pegang, yang diserahkan hari ini ada 10.038 sertifikat. Tolong sertifikatnya diangkat semuanya, jangan diturunkan dulu, akan saya hitung," kata Jokowi kepada masyarakat yang hadir.
Warga pun tampang antusias mengikuti program ini. Mengingat selama ini masyarakat sering kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dan pendampingan usaha.
"Pak Presiden, ini masyarakat Jawa Timur senang sekali, Pak. Karena tadinya bank-bank tidak mau noleh ke masyarakat karena masih petok D dan letter C," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya.
Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan kepada masyarakat agar sertifikat tersebut benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.
"Sertifikat yang sudah dipegang benar-benar dimanfaatkan untuk keluarga kita, untuk kesejahteraan kita. Jangan sampai justru karena pegang sertifikat kita menjadi tidak senang," kata dia.
Mengingat pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat atas kepemilikan lahan, Jokowi memerintahkan jajaran terkait untuk bekerja dengan cepat agar target penyerahan sertifikat dapat segera terwujud.
"Caranya bagaimana? Terserah Pak Menteri, yang penting saya sudah perintah. Kalau sudah perintah, pasti saya cek. Kita diberi amanat rakyat untuk bekerja, menteri juga untuk bekerja," tutur dia.
Berdasarkan laporan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dari jumlah 2,75 juta bidang tanah yang ada di Jawa Timur, baru 1,065 juta atau sekitar 39 persen yang telah bersertifikat.
"Sisanya 61 persen masih perlu kita sertifikatkan. Untuk tahun ini 412 ribu, selanjutnya paling sedikit setengah juta bidang," ucap Sofyan Djalil.
Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Berita Terkait
-
Megawati Heran Masyarakat Sembarangan Tuduh Jokowi PKI
-
Jokowi Beri Selamat ke Ma'ruf Amin Mendapat Gelar Profesor
-
Ancaman Jokowi Agar Kartu Indonesia Pintar Tak Dipakai Beli Pulsa
-
Di Depan Jokowi, Maruf Amin Dapat Gelar Profesor Ekonomi Syariah
-
Jokowi Akui Korsel Jadi Mitra Penting Pertumbuhan Ekonomi RI
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Misteri Kursi Panas Pengganti Dito Ariotedjo: Beneran Bakal Diisi Raffi Ahmad?
-
Jelang Sertijab Menkeu, IHSG Langsung 'Tumbang' 77 Poin
-
Sri Mulyani Dicopot, Rupiah Meriang Hebat Pagi Ini
-
Harga Emas Antam Hari Ini Paling Tinggi Sepanjang Sejarah Dipatok Rp 2,08 Juta per Gram
-
Solusi Menkeu Baru Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Bikin Ekonomi Ngebut Biar Rakyat Sibuk Cari Makan Enak
Terkini
-
Vietnam Naikkan Tunjangan Guru 70 Persen, Target 20 Dunia, Indonesia Kapan Menyusul?
-
Kontroversi Unggahan Diduga Anak Menkeu Purbaya Sebut Sri Mulyani Agen CIA
-
CEK FAKTA: Benarkah Ada Demo Mahasiswa karena Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara?
-
Usut Kasus Korupsi CSR BI dan OJK, KPK Panggil Analis Senior Pratomo Anindito
-
Nasib Mercy BJ Habibie usai Disita KPK dari Ridwan Kamil: Bakal Dilelang, Ini Skemanya!
-
Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api, Mobil Tertabrak Kereta Api Ranggajati di Probolinggo
-
Apa Jabatan Sri Mulyani di Bank Dunia? Kini Dicopot Presiden Prabowo dari Menteri Keuangan
-
Gelar Doa Bersama Lintas Agama, Pemkab Mojokerto Teguhkan Komitmen Jaga Kondusifitas Daerah
-
CEK FAKTA: Rekaman Suara SBY Marahi Kapolri, Benarkah Asli?
-
Respons Prabowo soal Tuntutan 17+8 : Tim Investigasi Independen OK, tapi Penarikan TNI...?