Soal Kasus Opini WTP BPK, Djarot Singgung Wartawan Bodrek

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menangani kasus dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masyarakat tidak melihat kasus ini murni kesalahan lembaga, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, menurut Djarot, setiap lembaga pasti ada oknum yang bermain.

"Anda tidak boleh menggeneralisasi kasus by kasus tidak baik. Apalagi menyangkut lembaga besar, selalu ada oknum," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Djarot kemudian mencontohkan profesi wartawan. Menurutnya, tidak semua wartawan bekerja berdasarkan etika jurnalistik.

"Di media juga ada oknum. Wartawan juga ada wartawan bodrek lho, benerkan?, maap lho. Tapi saya tidak mau mengatakan media tidak bagus karena hanya satu wartawan, sama juga dengan BPK, jadi kita nggak boleh menggeneralisasi," kata Djarot.

Selanjutnya, Djarot tidak menjamin seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik. Kata Djarot, pasti ada satu atau dua orang yang nakal dan bermain.

"Jadi nggak semua baik, tapi anda tidak bisa menyatakan seluruh pegawai pemprov adalah jahat atau koruptor. Sama seperti ini, jadi saya minta bukan karena satu atau dua kasus hasil audit BPK dipertanyakan, tidak," kata Djarot.

Lebih jauh, Djarot menceritakan pengalaman 10 tahun saat menjabat sebagai Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Menurutnya, banyak petugas BPK yang bekerja secara profesional.

Baca Juga: Djarot Pasrah Jika Keuangan Pemprov DKI Dapat Opini WDP

"Saya mengenail banyak pegawai BPK yang kredibel, integritas, dan professional," katanya.

Sejauh ini KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait opini WTP di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keempatnya yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.