Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menangani kasus dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masyarakat tidak melihat kasus ini murni kesalahan lembaga, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, menurut Djarot, setiap lembaga pasti ada oknum yang bermain.
"Anda tidak boleh menggeneralisasi kasus by kasus tidak baik. Apalagi menyangkut lembaga besar, selalu ada oknum," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).
Djarot kemudian mencontohkan profesi wartawan. Menurutnya, tidak semua wartawan bekerja berdasarkan etika jurnalistik.
"Di media juga ada oknum. Wartawan juga ada wartawan bodrek lho, benerkan?, maap lho. Tapi saya tidak mau mengatakan media tidak bagus karena hanya satu wartawan, sama juga dengan BPK, jadi kita nggak boleh menggeneralisasi," kata Djarot.
Selanjutnya, Djarot tidak menjamin seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik. Kata Djarot, pasti ada satu atau dua orang yang nakal dan bermain.
"Jadi nggak semua baik, tapi anda tidak bisa menyatakan seluruh pegawai pemprov adalah jahat atau koruptor. Sama seperti ini, jadi saya minta bukan karena satu atau dua kasus hasil audit BPK dipertanyakan, tidak," kata Djarot.
Lebih jauh, Djarot menceritakan pengalaman 10 tahun saat menjabat sebagai Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Menurutnya, banyak petugas BPK yang bekerja secara profesional.
Baca Juga: Djarot Pasrah Jika Keuangan Pemprov DKI Dapat Opini WDP
"Saya mengenail banyak pegawai BPK yang kredibel, integritas, dan professional," katanya.
Sejauh ini KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait opini WTP di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Keempatnya yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi