Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Jakarta dilarang memakai kendaraan dinas untuk mudik. Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan aset negara hanya boleh dipakai untuk menjalankan tugas, bukan untuk urusan pribadi. Sebab, semua perawatan kendaraan dinas berasal dari uang APBD.
"Kalau masih gunakan mobil dinas keterlaluan. Mobil dinas jangan digunakan. Kalau mudik, mudik saja," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Tapi, Djarot memberi toleransi kalau kendaraan dinas cuma dipakai di area Jakarta.
Ketika ditanya, apa sanksi bagi PNS yang nekat memakai mobil negara untuk mudik: Belum-belum sanksi," kata Djarot.
Djarot juga mengimbau warga tidak memakai sepeda motor untuk mudik karena sangat membahayakan keselamatan.
"Saran saya, kalau mau mudik jangan pakai motor, apalagi kalau anaknya ada dua atau tiga orang," ujar Djarot.
Djarot menyarankan mudik dengan transportasi publik agar lebih aman.
"Sepeda motornya bisa dititipkan ke pemprov, dinas-dinas, kantor kelurahan, kecamatan, kantor kepolisian, markas TNI. Kami sudah koordinasikan. Itu biar lebih terjamin keamanan selama yang punya mudik,” kata dia.
"Kalau masih gunakan mobil dinas keterlaluan. Mobil dinas jangan digunakan. Kalau mudik, mudik saja," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Tapi, Djarot memberi toleransi kalau kendaraan dinas cuma dipakai di area Jakarta.
Ketika ditanya, apa sanksi bagi PNS yang nekat memakai mobil negara untuk mudik: Belum-belum sanksi," kata Djarot.
Djarot juga mengimbau warga tidak memakai sepeda motor untuk mudik karena sangat membahayakan keselamatan.
"Saran saya, kalau mau mudik jangan pakai motor, apalagi kalau anaknya ada dua atau tiga orang," ujar Djarot.
Djarot menyarankan mudik dengan transportasi publik agar lebih aman.
"Sepeda motornya bisa dititipkan ke pemprov, dinas-dinas, kantor kelurahan, kecamatan, kantor kepolisian, markas TNI. Kami sudah koordinasikan. Itu biar lebih terjamin keamanan selama yang punya mudik,” kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Takbiran Idul Adha Berapa Hari? Ini Perbedaannya dengan Takbir Idul Fitri
-
Jelang Idul Adha, Stasiun Pasar Senen Dipadati Penumpang Kereta Jarak Jauh
-
Perbedaan Takbir Idul Adha dan Idul Fitri: Durasi, Waktu, dan Hukumnya
-
Fakta Sidang Isbat: Kenapa Idul Adha Bisa Kompak tapi Idul Fitri Beda Hari?
-
Rindu yang Terbayar: Perjuangan Mudik Guru Sekolah Rakyat Kepulauan Anambas
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan