Suara.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Forum Penyampaian Laporan 5 Tahun Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/6/2017).
Dalam hasil laporan selama kurun waktu lima waktu, DKPP menyebut sebanyak 2.578 jumlah pengaduan. Sementara jumlah laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 dan 2016.
"Yaitu jenis pengaduan selama Pilkada, Pemilu legislatif, Pemilihan Presiden dan di luar tahapan pemilu pada tahun 2012 sebanyak 99 jenis pengaduan, kemudian tahun 2013 sebanyak 606 pengaduan, tahun 2014 sebanyak 879, 2015 sebanyak 478, 2016 sebanyak 323 dan dan tahun 2017 sebanyak 193, luar biasa ini menurun tahun 2017," ujar Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini.
Hidayat menuturkan, unsur pengadu terbanyak dari masyarakat yakni sebanyak 680, dan selanjutnya unsur dari peserta pemilu atau pasangan calon sebanyak 556. Selanjutnya dari unsur penyelenggara pemilu sebanyak 251, parpol 50, dan tim kampanye sebanyak 49.
"Jadi bila ditotal dari tahun 2012-2017 sebanyak 1586," kata dia.
Selain itu, Hidayat mengatakan, unsur teradu sebanyak 12.198 jumlah teradu dari kurun waktu selama lima tahun. Kemudian, unsur teradu yang terbanyak dari KPU Kabupaten/Kota yakni sebanyak 5.998 dan KPU provinisi sebanyak 1.416. Selanjutnya, unsur teradu yakni dari Bawaslu RI sebanyak 117, Bawaslu Provinsi 373 teradu.
"Meski dibilang kecil, Bawaslu ternyata belum bisa menjadi penghubung dalam proses politik. Ke depan saya harapkan dengan yang baru ini bisa," ucap Hidayat.
Lebih lanjut, dari hasil rekapitulasi terkait penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik selama periode 2012-2017, DKPP kata Hidayat mencatat sebanyak 1.878 orang yang mendapat rehabilitasi.
"Rinciannya, 861 orang mendapat peringatan, 30 orang mendapat pemberhentian sementara, 412 mendapat pemberhentian tetap, 11 orang diberhentikan dari jabatan ketua," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah