Suara.com - Kepada majalah TIME, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menyampaikan keheranannya terhadap perkembangan penelusuran kasus penyerangan dengan air keras yang menimpa Novel. Pasalnya, sudah dua bulan, pelaku tak juga bisa diungkap penyidik kepolisian.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meyakini kepolisian bisa mengungkap siapa yang sebenarnya menyerang Novel.
"Kami juga mendapat laporan secara periodik dari Kapolri bahwa saat ini belum ditentukan titik terang dan sampai saat ini masih berusaha, dan terakhir saya baca statement kapolda masih terus berusaha dan berharap itu segera terungkap," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Komisi III selama ini sudah mendesak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus Novel.
"Kami berharap itu segera terungkap," ujar politikus Partai Golkar.
Kepada majalah TIME, Novel yang kini dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura mengatakan bahwa dia tahu Presiden Joko Widodo memerintahkan polisi untuk memprioritaskan kasusnya, namun dia mengatakan, bahwa Novel tidak tahu apakah presiden telah mengevaluasi apa arti penyelidikan selama dua bulan dan masih belum menemukan tersangka.
Dia juga mengatakan, ada jenderal di kepolisian yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras ini. Dia pun menyayangkan kasus tersebut tidak kunjung menemukan titik terang.
"Jika ada seseorang yang bekerja di pemerintahan yang memerangi korupsi yang diserang berkali-kali dan tidak ada satupun kasus yang diselesaikan, ini adalah masalah bagi negara," ujar Novel kepada TIME.
"Setelah saya, siapa yang akan berikutnya?" kata Novel.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta polisi transparan dalam menyelidiki kasus tersebut.
"Yah harus transparan dan harus dibuka siapa yang menjadi aktor dibelakangnya," kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Fadli menekankan pelaku teror tidak boleh ditolerir dan dihukum. Sebab, kasus ini sudah menjadi obstraction of justice dalam penanganan kasus hukum lainnya.
"Harus ada penegakan hukum dalam kasus teror saudara Novel itu karena teror seperti itu sangat mengganggu. kalau itu bisa dikatakan obstraction of justice dan teror ini tidak bisa ditolerir karena ini aparat hukum yang menjalankan tugas," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Eks Pimpinan KPK Ungkap Latar Belakang Kasus Penyiraman Novel Baswedan
-
Kecewa ke Prabowo, Novel Baswedan Sebut Amnesti Hasto Tak Adil: Bagaimana dengan Pelaku Lain?
-
Novel Baswedan Blak-blakan Kritik Amnesti-Abolisi Prabowo: Tak Sesuai Pidato Sikat Habis Koruptor!
-
Eks Pimpinan KPK Ungkap Alasan Novel Baswedan Disiram Air Keras!
-
Menurut Novel Baswedan, Korupsi Timah Rp300 Triliun Bukan Kerugian Negara
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar
-
Apresiasi Mendagri untuk Komisi II atas Dukungan terhadap Program Kinerja Kemendagri 2026
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR