Suara.com - Yusril Izha Mahendra menerima permintaan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab untuk mengadakan rekonsiliasi dengan pemerintah guna menyelesaikan permasalahan yang menimpa Rizieq, ulama, dan aktivis yang sekarang sedang diproses secara hukum oleh kepolisian.
"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama atau muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa," kata pakar hukum tata negara melalui pernyataan tertulis.
Mantan calon gubernur Jakarta menekankan pentingnya mengedepankan dialog serta langkah persuasif untuk kepentingan persatuan bangsa.
Yusril mengatakan jika selama ini sering berbeda pendapat dengan pemerintah, hal itu merupakan kewajaran dalam kehidupan berdemokrasi. Sebaliknya, kata dia, pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, kata Yusril, pemerintah membutuhkan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
Yusril mengatakan mengenal baik Habib Rizieq dan para ulama serta aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum di kepolisian.
"Kasus-kasusnya pada umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Terhadap permasalahan ini, pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka," kata Yusril.
Yusril kembali menekankan pentingnya menggunakan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
Yusril mengatakan yakin Presiden Joko Widodo tidak mungkin mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis.
"Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum. Ini harus dicarikan jalan keluarnya," kata Yusril.
Yusril mengatakan tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya.
"Hakikat rekonsiliasi adalah ukhuwwah dan persaudaraan. Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama," kata Yusril.
Yusril menekankan sangat baik jika pemerintah merespon positif gagasan rekonsiliasi ini .Apalagi, kata dia, sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal, di mana sesama umat saling maaf-memaafkan.
Berita Terkait
- 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Bahaya Judol dan Narkoba Lebih Besar dari Korupsi? Yusril Ungkap Fakta Lain Soal RUU Perampasan Aset
 - 
            
              Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas? Yusril: Akibat Ketimpangan Sosial-Ekonomi
 - 
            
              Pemerintah Tindak Tegas Jaringan Narkoba di Lapas, Ribuan Petugas Dimutasi ke Nusakambangan
 - 
            
              Ditantang Gentleman, Begini Balasan Menko Yusril soal Surat Delpedro Marhaen di Penjara
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM