- Pemerintah akan telusuri status kewarganegaraan WNI yang jadi tentara asing.
- Kehilangan status WNI tidak otomatis, harus melalui Keputusan Menteri Hukum.
- Selama belum ada keputusan, mereka secara hukum masih berstatus WNI.
Suara.com - Pemerintah akan menelusuri status kewarganegaraan Kezia Syifa, seorang wanita asal Indonesia yang dikabarkan menjadi anggota militer Amerika Serikat, serta beberapa nama lain yang disebut bergabung dengan militer Rusia. Langkah ini diambil untuk memastikan status mereka berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah pemberitaan dan unggahan di media sosial viral, memicu pertanyaan mengenai apakah mereka secara otomatis kehilangan status Warga Negara Indonesia (WNI).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan KBRI di Washington serta Moskow untuk memverifikasi informasi tersebut.
Menanggapi polemik ini, Yusril menegaskan bahwa kehilangan status WNI tidak terjadi secara otomatis, meskipun aturannya telah jelas.
“Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun, kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2026).
Harus Melalui Prosedur Administratif
Yusril menjelaskan, norma hukum dalam undang-undang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang formal. Sama seperti tindak pidana yang memerlukan putusan pengadilan, kehilangan kewarganegaraan juga memerlukan Keputusan Menteri Hukum.
“Jika seorang WNI dinyatakan hilang kewarganegaraannya, maka keputusan itu harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum. Keputusan tersebut wajib diumumkan dalam Berita Negara, dan sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, selama belum ada Keputusan Menteri dan belum diumumkan dalam Berita Negara, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Semakin Dekat Garap Proyek Nuklir Bareng Rusia
Pemerintah, lanjut Yusril, akan bersikap proaktif menelusuri kasus ini sesuai prosedur yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi atau kesimpulan publik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Jadi Korban Drone Shahed Iran
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
Terkini
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Jadi Korban Drone Shahed Iran
-
Gara-gara Donald Trump Salah Perhitungan, 2 Hari Perang AS Habiskan Rp 94 Triliun
-
Gebrakan Dittipideksus Bareskrim di Jawa Timur: Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp25,9 Triliun
-
Alasan KPK Baru Tahan Gus Yaqut Sekarang: Tak Ingin Terburu-buru dan Tunggu Bukti
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Hampir 1 dari 10 Anak Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental, Apa Penyebabnya?
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Ahli: Seorang Tersangka Harus Dipenuhi Haknya Meski Masih Penyidikan
-
KPK Ungkap Akal-akalan Gus Yaqut Bagi Kuota Haji Tambahan 50:50 Persen
-
Dua Tanker Diledakkan, Iran Kirim Ultimatum: Harga Minyak Akan Melonjak Brutal!
-
Sekolah Rakyat Diperluas, Budiman: Investasi Masa Depan untuk Putus Rantai Kemiskinan