Suara.com - Wakil Anggota DPR RI Fahri Hamzah kembali bikin pernyataan kontroversial terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fahri mempertanyakan lembaga antirasuah itu menggalang perlawanan kepada DPR.
Perlawanan KPK itu terkait dengan para politisi Senayan yang telah membentuk Panitia Angket DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, yang telah menjadi tersangka karena memberikan kesaksian palsu saat menjadi saksi sidang kasus korupsi KTP elektronik.
"Kenapa KPK malam menggalang perlawanan DPR dan bahkan mempersoalkan penggunaan hak konstitusional?," tulis politikus PKS kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu.
"Apa masalahnya kalau KPK terbuka saja? Apa yang salah dari keterbukaan? Mau menyembunyikan apa?"
"Ini yang mencurigakan...Sikap melawan dan menolak pengawasan ini mencurigakan..Ada apa dengan KPK?"
Alih-alih mendapat dukungan, politikus berusia 45 tahun itu malah mendapat komentar nyinyir dari warganet.
Bahkan, sudah ada 147 komentar yang hampir semuanya mengkritik pernyataan Fahri.
Baca Juga: Tak Akan Maju Pileg 2019, Fahri Hamzah Ingin Jadi Marbot Masjid
"Senangnya kok bicara hak. KEWAJIBAN anda sudah ditunaikan dengan BAIK belum? kinerja anda sdh sesuai dengan pajak rakyat yang anda terima??," tulis akun @AEF8386.
"Tolong di buatkan survey kepuasan masyarakat antara KPK dan DPR. Mana yang kelihatan memuaskan bago rakyat. Yang gak memuaskan bubarkan saja," tulis akun @dos_onlinestore
Ada warganet bernama akun @1774rji memilih berpihak kepada pernyataan Fahri. Hasilnya, di lini masa terlihat ada perdebatan seru.
"Ya saya tau tapi hak angket kpk itu cuma akal2an aja buat melemahkan kpk," tulis @Abbot_CapruxII mengawali.
Lalu dibalas oleh @1774rji,"Tahu darimana itu akal-akalan, ini demi kebaikan kpk. Lihat kpk skrg ini alergi kritik &pengawasan. Maunya dipuji2, merasa lembaga palingg bersih."
"Lah yg muji kan rakyat yang puas sama kinerja kpk bukan KPK yang minta di puji situ sehat...,"@Abbot_CapruxII membalas kembali.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO