Suara.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR rencana akan melakukan audiensi terhadap narapidana kasus Korupsi. Mereka ada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat dan Pondok Bambu, Jakarta.
"Sepertinya akan dilakukan audiensi. Pasti kan kalau rapat formil kita akan lakukan hal-hal seperti itu. Supaya lebih enak saja. Kalau masuk satu-satu ke mereka itu nggak efektif. Jadi kita lihat efektivitas juga," kata Wakil Ketua Pansus hak angket Risa Mariska di DPR Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Risa menambahkan tidak ada fokus satu per satu penyidikan terhadap narapidana korupsi. Mereka akan mendatangi para koruptor itu ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin dan Pondok Bambu pada Kamis (6/7/2017) besok.
"Nggak ada. Kunjungan kita bukan terkait kasus per kasus. Tapi lebih kepada proses penyidikan di KPK apakah ada penyimpangan," ujar Risa.
Risa menjelaskan beberapa fokus Pansus hak angket yang akan didalami terkait pemeriksaan dan penyidikan di KPK terhadap narapidana.
"Kami fokus di proses pemeriksaan penyidikan pada saat di KPK. Tapi kalau nanti kemudian berkembang tergantung temen-teman karena mereka pasti melakukan pendalaman," kata Risa.
Selanjutnya mengenai substansi lain, yang akan ditanyakan kepada narapidana, kata Risa, salah satunya mengenai soal pembayaran denda yang sudah dibayarkan.
"Ada kaitan juga dengan pengembalian kerugian negara yang menjadi domain KPK. Jadi kita mau lihat berapa yang sudah diterima oleh KPK dan sudah dibayarkan kemudian bagaimana mekanismenya. Itu juga akan kita evaluasi," ujar Risa.
Kemarin, Pansus hak angket telah melakukan manuver dengan melakukan pertemuan dengan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan terhadap KPK.
Baca Juga: Pansus Hak Angket KPK Pastikan Datangi Terpidana Korupsi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO