Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan penempatan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, didasari alasan yang kuat. Sampai saat ini, Ahok belum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, dengan alasan keamanan.
"Di lapas Cipinang ada dua kelompok, kelompok pemilih Ahok dan kelompok bukan pemilih Ahok. Dan ini punya sentimen khusus. Karena kita tahu, dalam pilkada yang lalu, masing-masing dengan sentimen yang emosionalnya sangat tinggi," kata Yasonna di DPR, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Yasonna mengatakan daya tampung lapas Cipinang juga sudah melebihi kapasitas sehingga tidak mungkin Ahok dipaksakan masuk ke sana.
"Daripda kita, bukan politisme, daripada nanti kita masukin (Ahok), nanti ada pendukung yang bilang 'awas kau (Ahok).' Rusuhlah nanti kiri kanan baku gantung," kata dia.
Yasonna menambahkan perlakuan seperti ini tidak hanya diberikan kepada Ahok. Sebelumnya, terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin juga pernah seperti itu.
"Nazaruddin pernah menikmatinya. Banyak orang kok. Saya nggak perlu sebutlah," ujar Yasonna.
Ahok divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara penodaan agama. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam persidangan yang digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Usai sidang, Ahok ditahan di lapas Cipinang, namun kemudian dipindahkan ke Mako Brimob karena alasan keamanan.
Kasus hukum ini sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap setelah Ahok dan jaksa memutuskan tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN