Suara.com - Malta, negara kecil yang menjadi anggota Uni Eropa, akhirnya resmi mengeluarkan undang-undang yang melegalisasi pernikahan sesama jenis.
Undang-undang itu, seperti dilansir Agence France-Presse, Kamis (13/7/2017), juga menghapus kata-kata yang bisa diartikan sebagai "istri-suami, ibu-ayah" dalam peraturan hukum pernikahan.
Kata-kata tersebut diganti dengan diksi yang netral dari dikotomi berdasarkan jender, yakni "orangtua yang melahirkan" dan "orang tua yang tak melahirkan."
"Ini adalah keputusan bersejarah. Ini menunjukkan demokrasi dan masyarakat kami sudah mencapai level kedewasaan dan sekarang kita bisa mendeklarasikan semua orang setara," tutur Perdana Menteri Malta Josep Muscat, yang juga penggagas UU tersebut.
Legalisasi pernikahan bagi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) terbilang capaian hebat di Malta.
Sebabnya, Malta adalah negara yang dikenal berkarakter Katolik fundamentalis. Praktik aborsi dan perceraian dulu terlarang dan dimasukkan sebagai tindakan kriminal di negara tersebut. Kedua praktik itu baru dibolehkan pada tahun 2011.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari