Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mencurigai ada orang di luar Indonesia sebagai dalang di balik terbitnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Ini kan nalar kita kan nggak nyambung lagi. Siapa bikin Perppu ini, siapa master mind-nya? Pasti orang ini tidak ada di Indonesia," ujar Fahri di DPR, Jumat (14/7/2017).
"Saya curiga ini orang nggak ada di Indonesia. Coba itu orang suruh tampil. Kita ingin baca apa dasar berpikirnya itu berbahaya sekali," ujar politikus yang dipecat Partai PKS ini.
Selain itu, dugaan adanya dalang di balik munculnya Perppu ini, kata Fahri, karena tidak ada unsur kedaruratan sebagai dasar terbitnya Perppu yang mengatur tentang pembubaran ormas radikal.
Fahri lantas mencontohkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menjadi salah satu ormas yang direncanakan dibubarkan pemerintah. Menurutnya, alasan pembubaran HTI tidak ada dasar daruratnya.
"Pak presiden tolong kasih tahu saya daruratnya yang mana ini? Daruratnya HTI? HTI memang ada beli senjata darimana? Sedang bangun basis militer di mana?," kata Fahri
"FPI? Memang Habib Rizieq (Shihab) lagi deal sama Abu Bakar Al-Baghdadi (pemimpin ISIS--red) yang udah ditembak mati? Daruratnya apa? Musuh negara ini yang mana yang dihadapi negara siapa? Ngomong dong. Jangan tiba-tiba darurat Perppu," tuturnya.
Pemberlakukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diumumkan pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Rabu (12/7/2017) lalu.
Menkopolhukam menyatakan, Perppu tersebut dikeluarkan terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Baca Juga: Djarot Angkat Pejabat yang Distafkan Ahok, Apa Kata Lulung?
Berita Terkait
-
Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Wakil Rakyat Ingatkan Bahaya Naturalisasi Instan
-
Urgen, Mengubah Keahlian Individual Manajemen Pengetahuan di Setjen DPR Jadi Kekuatan Institusional
-
Beda dari Biasanya, Sidang Tahunan MPR 2026 Tak Undang Perwakilan Negara Sahabat
-
Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Solusi Efisiensi atau Malah Berisiko?
-
Masih Rahasia, Prabowo Godok Banyak Nama Sebelum Kirim Surpres Calon Gubernur BI ke DPR
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- 5 Rekomendasi Rice Cooker Digital, Nasi Tetap Pulen hingga 48 Jam
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kalau Standarnya Cuma "Daripada Dikorupsi", Semua Program Terlihat Bagus
-
Bursa Kripto CFX10 Melesat, Bitcoin dan Ethereum Naik
-
Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
-
Kala Lapar Bertemu Deadline Kerjaan Tanpa Ampun, Lahirlah Kutukan 'Hangry'
-
Pemerintah Ubah Sebutan Pemulung Jadi 'Pemilah Sampah', Bakal Jadi Profesi Terlindungi
-
Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Komisi III DPR RI: Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
-
Ribuan Pemilah Sampah di Bantargebang Kini Punya Jaminan Kerja
-
Waspada Potensi Bencana Alam di Jateng, Sarif Abdillah: Pelatihan Relawan Jangan Kendor!
-
Berbagi Kisah & Harapan: Ketika Menagih Pajak Tidak Sekadar Soal Angka
-
Hoaks Berseliweran di Medsos Jelang HUT RI, TNI Minta Warga Tak Mudah Terprovokasi