Libya
Hizbut Tahrir mulai dilarang sejak dideklarasikan di Palestina oleh Libya. Tepatnya, HT dilarang ketika Libya masih dipimpin oleh Muamar Khadafi. Ketika itu, HT dilarang karena menghasut mahasiswa dan taruna akademi militer untuk memberontak terhadap Khadafi yang berhaluan sosialis.
Pakistan
HT secara resmi mulai dilarang beraktivitas di Pakistan pada tahun 2003 silam. Mereka dilarang karena dianggap ancaman, setelah dunia dikejutkan dengan tragedi 11 September di Amerika Serikat.
Rusia
Negara mantan pusat pemerintahan Uni Soviet ini juga mulai melarang Hizbut Tahrir pada tahun 2003. Alasannya, HT merupakan organisasi yang mendukung kubu separatis sektarian.
Denmark
Hizbut Tahrir memunyai sejarah panjang dalam pelanggaran hukum di Denmark sejak menyatakan diri sebagai organisasi terbuka tahun 2000.
Jerman
Baca Juga: FPI: Pencabutan Izin HTI Kemunduran Demokrasi
Hizbut Tahrir menjadikan Jerman sebagai negara berpenduduk mayoritas nonmuslim pertama sebagai basisnya. Namun, tahun 2003, pemerintah Jerman melarang HT beraktivitas. Keputusan itu kembali diperkuat tahun 2006 dengan alasan HT organisasi yang mempromosikan anti-Semit atau anti-Yahudi.
Kirgizstan
Negara ini menilai Hizbut Tahrir adalah partai politik ekstremis dan berpotensi memecah belah penduduk serta melakukan gerakan separatis. Alhasil, Kirgiztan melarang HT beroperasi pada tahun 2004.
Kazakhstan
Negara tetangga Kirgiztan ini juga melarang keberadaan HT pada tahun 2005. Mereka menilai HT terlibat dalam aksi terorisme.
Tajikistan
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi